Berita

Ahmad Muzani/Net

Politik

Gerindra Tidak Takut Demokrat Merapat Ke Jokowi

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 15:26 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Gerindra tidak gentar sama sekali dengan kabar bahwa Demokrat akan merapat ke barisan koalisi Presiden Joko Widodo, sebagaimana didengungkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Gerindra tidak takut," ujar Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Muzani menjelaskan bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia, calon dengan koalisi besar belum tentu menang dalam pilpres. Bahkan terkadang calon presiden dengan koalisi minim partai acapkali tampil sebagai pemenang.


“Itu hal biasa, jadi secara demokrasi kita sangat variatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai bahwa pihaknya menghargai keputusan Demokrat jika memang memutuskan berkoalisi dengan Jokowi.

"Tidak apa-apa, sekali lagi setiap partai memiliki keputusan mandiri, keputusan yang bebas, dan kita tidak bisa mencampuri rumah tangga orang lain, kami sangat menghargai kalau itu pilihan partai tersebut," imbuhnya.

Di satu sisi, Muzani menjelaskan bahwa Gerindra sudah bulay akan mendukung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Yang ingin kami kemukakan di tempat ini adalah bahwa Pak Prabowo insya Allah hampir pasti beliau maju sebagai capres dengan koalisi yang terbatas, siapa saja koalisi tersebut yang jelas memenuhi syarat UU, 20 persen," tukasnya.

Romahurmuziy mengaku telah mengajak Demokrat bergabung mendukung Jokowi. Namun, ajakan tersebut belum direspon secara resmi oleh SBY.  Ia hanya menyebut SBY mengapresiasi sejumlah kebijakan Jokowi sebagai presiden. Apresiasi itu, ia nilai sebagai sinyal SBY bakal mengarahkan Demokrat mendukung Jokowi.

Meski demikian, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sudah membantah kabar Demokrat akan merapat ke koalisi pendukung Jokowi.

"Mungkin pak Romy melihat dari sudut pandang pendukung Jokowi, sehingga berasumsi bahwa Demokrat akan dukung Jokowi," tukasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya