. Mantan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai angkat bicara soal pernyataan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Papua terancam tidak mendapatkan hak pilihnya karena data belum terekam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (KTP-el).
Tokoh Papua ini menegaskan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat umur boleh memilih tanpa kecuali. Sedangkan KTP hanyalah merupakan salah satu tanda bukti bahwa orang tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI).
"KTP itu (hanya) salah satu tanda atau bukti sebagai warga negara Indonesia dan syarat umur," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/4).
Sehingga, lanjut Pigai, tidak menjadi persoalan jika ada warga negara yang memiliki identitas KTP-el atau manual. Selain itu tanpa KTP juga masyarakat bisa menunjukkan identitas lain seperti KK, SIM, paspor atau surat keterangan penduduk setempat yang dikeluarkan oleh Pemda yang berwenang, juga boleh ditunjukkan dengan kartu mahasiswa. Termasuk mereka yang ada di tahanan tanpa KTP hanya dengan surat keterangan resmi.
Sehingga, lanjut Pigai, tidak menjadi persoalan jika ada warga negara yang memiliki identitas KTP-el atau manual. Selain itu tanpa KTP juga masyarakat bisa menunjukkan identitas lain seperti KK, SIM, paspor atau surat keterangan penduduk setempat yang dikeluarkan oleh Pemda yang berwenang, juga boleh ditunjukkan dengan kartu mahasiswa. Termasuk mereka yang ada di tahanan tanpa KTP hanya dengan surat keterangan resmi.
"Intinya esensi dari Pemilu adalah partisipasi aktif warga negara dalam memilih pemimpinnya maka negara tidak boleh membatasi," tegasnya.
Ditegaskan Pigai bahwa persoalan keterangan identitas memang merupakan urusan Mendagri. Namun penyelenggara Pemilu juga harus bersinergi melalui regulasi penyelenggaraan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang lebih fleksibel untuk akomodir rakyat yang mengalami problem kartu identitas seperti di Papua atau di tempat lain.
"Persoalan KTP elektronik itu bukan syarat mutlak," tegasnya lagi.
Diakui Pigai bahwa selama ini, persoalan KTP merupakan kelemahan terbesar pemerintah. Dimana ada beberapa sumber data penduduk yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda seperti data yang dimiliki antara Badan Pusat Statistik (BPS), Disdukcapil, Pemda, maupun. Bappeda.
"Ada konflik kepentingan soal jumlah penduduk antara BPS dan Pemda karena persoalan dana DAU yang berbasis jumlah penduduk. Itu menjadi pemicu sehingga daerah sesukannya mengajukan jumlah penduduk ke Kemendagri dan tim verifikasi Kemendagri tidak pernah tegas karena Pemda layani dan fasilitasi pejabat Kemendagri dengan pelayanan khusus. Jadi semacam lingkaran setan. Mendagri melalui pejabatnya di daerah harusnya rapikan data kependudukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan di Papua ada banyak masalah terkait Pemilu. Salah satunya masalah KTP elektronik. Dimana banyak masyarakat di Papua belum memiliki KTP elektronik yang menjadi salah satu syarat warga menggunakan hak pilihnya.
"Perekaman KTP-el baru 30 persen. 70 persen belum. Kemungkinan akan menjadi masalah besar jika tidak ada effort khusus mengenai masalah ini. Karena kalau 80 persen bulan Januari (2018) tidak dicover, maka 70 persen warga Papua tak bisa memiliki e-KTP. Pada April 2019 mereka tidak bisa memilih presiden dan wakil presiden, begitu juga anggota legislatif," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Mengawal Suara Rakyat dalam Pilpres serta Pileg 2019' di Kantor ILEW, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).
[rus]
