Berita

Maroko/Net

Dunia

Maroko Pertimbangkan Semua Opsi Soal Ancaman Gencatan Senjata Sahara Barat

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 11:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Maroko tengah mempertimbangkan semua opsi yang memungkinkan untuk diambil jika PBB tidak mengatasi tuduhannya bahwa gerakan kemerdekaan Polisario mengancam gencatan senjata tahun 1991 dalam konflik Sahara Barat.

Hal itu dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita.

Maroko diketahui mengklaim Sahara Barat setelah Spanyol meninggalkan kolonial. Tetapi Polisario bertempur dalam perang gerilya untuk kemerdekaan bagi rakyat Sahrawi hingga gencatan senjata yang didukung PBB, dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian AS. Dewan Keamanan PBB akan memperbarui mandat tahunan untuk misi perdamaian akhir bulan ini.


Wilayah ini secara efektif telah dipecah oleh dinding tanah yang memisahkan daerah yang dikendalikan oleh Maroko yang diklaim sebagai provinsi selatan, dan wilayah yang dikuasai oleh Polisario dengan zona penyangga yang diamanatkan oleh PBB berada di antaranya.

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu (4/4) untuk menyampaikan keluhan bahwa pasukan Polisario telah memasuki zona penyangga dan membangun struktur.

Bourita mengatakan dia memberikan bukti kepada Guterres.

"Amerika Serikat harus bereaksi terhadap ancaman terhadap gencatan senjata," ujarnya.

"Hari ini ada ancaman nyata dan sangat serius terhadap gencatan senjata itu," sambungnya.

Bourita juga menegaskan bahwa Maroko saat ini tengah mempertimbangkan semua opsi.

"Jika Amerika Serikat, jika komunitas internasional, tidak mengambil tanggung jawab mereka, Maroko akan mengambil tanggung jawabnya sendiri," tegasnya seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya