Berita

Terawan Agus Putranto/Net

Politik

Ketua Komisi I: Ternyata, Belum Ada Keputusan Dokter Terawan Dipecat

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 09:59 WIB | LAPORAN:

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari secara mendadak setelah rapat internal kemarin siang (Rabu, 4/4) mengajak jajaran anggota komisinya menyambangi Mayjen dr. Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Saya kira dalam dua hari ini kita dikejutkan dengan putusan MKEK terkait dengan apa yang ada di RSPAD dalam hal ini dokter Terawan untuk memberikan support moral sekalian memberikan pesan pada khalayak bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan temuan terbaru," ujarnya melalui rilis tertulis yang diterima.

Abdul Kharis menjelaskan, kedatangan Komisi I ini sebagai mitra komisi bersama Menhan yang membawahi RSPAD Gatot Subroto.


"RSPAD merupakan mitra kami di bawah Kemenhan yang sampai hari ini ternyata belum ada keputusan apapun sebagaimana yang beredar informasi bahwa dokter Terawan telah dipecat atau diberhentikan," ujarnya.

Lebih lanjut Abdul Kharis mengatakan, terkait keputusan yang diterima ini seharusnya rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) bersifat rahasia tapi malah disebarluaskan.  "Ini nantinya akan menjadi sebuah masalah terkait dengan UU ITE," terangnya.

Dokter Terawan dipecat karena melakukan sejumlah pelanggaran etik yakni mengiklan, memuji diri, serta menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Metode penyembuhan dokter Terawan yakin Digital Subtraction Angiography (DSA) atau cuci otak juga jadi persoalan karena berbeda dengan dokter-dokter yang lain.

Kepada para wakil rakyat, dokter Terawan menuturkan, tuduhan melanggar etik itu tidak tepat karena bertolak belakang dengan karirnya di organisasi dokter militer dunia atau International Committee on Military Medicine (ICMM), yang menaungi 114 negara.

"Saya juga bingung bagaimana reputasi saya seorang pimpinan dokter militer dunia dituduh tidak punya etika sebenarnya itu sangat menyakitkan untuk diri saya. Ini berkaitan karena tuduhannya etik, saya bingung membawa nama negara tapi diperlakukan seperti itu," tutupnya.[wid]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya