Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong lahirnya kebijakan terkait penguasaan air oleh negara.
Hal itu merupakan upaya untuk mencegah dominasi pemanfaatan dan penguasaan air oleh pihak swasta maupun asing.
“Konteksnya bukan pada penarifan ijin kepada masyarakat, ini yang perlu digaris bawahi bahwa prinsipnya PKB mendorong agar air sebagai sumber kehidupan tidak menjadi sumber komersialisasi swasta terlebih pihak asing,†tegas H Cucun di Jakarta, Rabu (4/4).
Menurutnya, fakta yang saat ini terjadi di sejumlah daerah padat industri adalah pemanfaatan air yang tak sesuai aturan. Mereka cenderung bersikap semaunya dan mengabaikan aturan.
“Di kawasan padat industri misalnya, perusahaan industri sebebasnya mengambil sumber air dengan menyedot air tanah dengan kedalaman diluar dari kewajaran. Bahkan dimusim kemarau mereka gotong air dengan tanki dari sungai-sungai sementara limbah dibuang semaunya, kan rakyat terdzolimi kalau ini berlangsung menerus,†kritiknya.
Hal serupa menurutnya juga terjadi di wilayah pertanian. Kata Cucun, banyak petani terdzolimi oleh perusahaan besar. “Jangankan untuk irigasi, untuk kebutuhan mandi saja kekurangan air,†jelasnya.
Lahirnya RUU tentang Sumber Daya Air, dalam pandangan H. Cucun akan memberi jaminan kepada rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan air dalam kehidupannya.
“Air inikan sumber kehidupan, rakyat wajib mendapatkan haknya dan FPKB mendorong kadulatan atas air tercermin dalam RUU Sumber Air yang akan kita dorong ini,†ungkap H. Cucun yang juga Ketua DKN Garda Bangsa itu.
Agus Suprapto Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai narasumber mengakui persoalan air adalah persoalan mendasar yang memerlukan solusi.
“Air memang persoalan mendasar yang semakin kompleks. Sampah dan persoalan pencemaran mislnya, belum lagi persoalan kependudukan yang belum diatur. Namun kami senang perhatian masyarakat terhadap air semakin tinggi,†ungkap Agus.
Menyangkut konservasi, menurutnya menjadi bab tersendiri mengingat UU yang berlaku hingga hari ini adalah UU no 11 tahun 1974 yang belum memuat secara khusus menyangkut konservasi. “Undang-undang yang berlaku hari ini tidak ada pasal menyangkut konservasi, padahal kelestarian lingkungan perlu dijaga, †katanya.
Hadir dalam sesi diskusi publik, Anggota Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfahiz, Akedemisi SD UGM Agus Maryono dan Fordes C+ Penggiat Konservasi Sungai Citarum Henra Wibowo.
[sam]
