Berita

Foto/Net

Kesehatan

Anak Indonesia Stunting, Ini Tragedi Bung!

RABU, 04 APRIL 2018 | 18:13 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PEMERINTAH boleh berbangga karena banyak investasi asing datang untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Pemerintah boleh puas karena gampang mendapatkan utang untuk membiayai pembangunan.

Pemerintah boleh senang hati karena barang dan jasa jasa dengan mudah dapat diperoleh dari luar negeri untuk mendukung pembangunan.

Namun gemerlap pembangunan besar besaran infrastruktur tersebut telah menyisahkan masalah ekonomi, sosial dan ketahanan nasional yang mengerikan. Bangsa Indonesia terancam punah karena generasi penerusnya mengalami stunting.


Satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun menderita stunting, yang mencerminkan perkembangan otak terganggu yang akan mempengaruhi peluang masa depan anak-anak. (World Bank, 2017).

Apa itu stunting, dr. Hariman Siregar menyatakan semua berawal dari gizi dan hygienus (itu artinya pengetahuan, pendidikan) ibu/orang tua  dan intervensi/subsidi untuk ibu dan anak yang miskin. Sebagaimana diketahui bahwa subsidi telah "diharamkan" dalam sistem ekonomi dan politik kita dewasa ini.

Sebelumnya ratusan anak suku Asmat di papua meninggal disebabkan busung lapar dan gizi buruk. Pemicunya penyakit campak. Tapi karena kondisi gizi yang buruk menyebabkan mereka dengan mudah terserang penyakit dan berujung kematian.

Angka stunting akibat gizi buruk yang menimpa anak anak indonesia adalah terburuk di bandingkan negara negara tetangga di Asia Tenggara. Kondisi ini mutlak mendapat perhatian serius.

DR. Rizal Ramli mengingatkan kepada semua pihak khususnya para aktivis gerakan sosial, para pemerhati lingkungan hidup, para aktivis masalah perempuan dan anak anak, untuk menaruh perhatian terhadap masalah ini. Mengingat stunting merupakan problem besar dan merupakan ancaman terhadap keberlanjutan generasi. Ini buka soal sepele.

Harus diakui memang, sistem ekonomi dan politik yang ada sekarang  telah menghasilkan penguasa yang tidak dapat diharapkan kepeduliannya pada masalah masalah semacam ini. Apalagi dintahun politik perhatian itu tampaknya telah hilang sama sekali.

Sementara pembangunan yang dipandu oleh ideologi ultra konservatif ini hasilnya sudah bisa ditebak, sebagian besar pendapatan nasional setiap tahun hanya dinikmati oleh 10 persen masyarakat lapisan atas, sebagaimana ditunjukan oleh koefisien gini 0,40. Sementara hampir separuh rakyat Indonesia berpendapatan dua dolar per hari. Hari ini anak anak Indonesia stunting, akibatnya besok kita akan kehilangan segala galanya. [***]

Penulis adalah peneliti dari Assosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Ketika Seekor Ayam Lebih Berharga dari Nyawa Seorang Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 00:21

Disoal Kader, Pergantian Pengurus AMPI Langgar Aturan Organisasi?

Senin, 27 Juli 2026 | 00:20

Inilah Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 00:00

Program Pembangunan Prabowo Memperhatikan Aspek Keberlanjutan

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:29

Gaza for Israel Jika Kita Tetap Diam

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:20

‘API’ Jaringan Umat

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:01

Pakar Hukum: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan Meski Belum Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:45

Kaesang Pilih Dapil Neraka Lawan Puan, Kejar Legitimasi atau Sensasi?

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:37

Kapitra Ampera Labeli Febrie Adriansyah Maling Gede

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:14

ICW Dapat Bocoran Timses Prabowo-Gibran Sodok Posisi Gantikan Ketua Ombudsman RI

Minggu, 26 Juli 2026 | 21:50

Selengkapnya