Berita

KPK/Net

Politik

KPU Tak Perlu Berlebihan Batasi Hak Politik Mantan Napi

RABU, 04 APRIL 2018 | 13:50 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab dikenal sebagai Bamsoet menilai bahwa latar belakang calon legislatif tak perlu dipersolkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebetulnya dalam sistem pemilihan langsung ini ga perlu itu dipersoalkan biarkan saja siapapun, hantu balau pun boleh mencalonkan diri, pilihan tetap ada di masyarakat, jangan pilih aja, masyarakat jangan memilih orang yang dinilai berpotensi bermasalah ataupun memiliki latar belakang yang bermasalah," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Ia juga menilai bahwa keputusan Peraturan KPU (PKPU) berlebih-lebihan sebab di Pengadilan sendiri sudah ada larangan pencabutan hak politik siapapun.


"UU kita jelas memberikan kebebasan kepada siapapun untuk mencalonkan diri, cuman tidak perlu berlebih-lebih dibatasi begitu, toh hakim sendiri sudah dilarang mencabut hak politik siapapun dan itu sudah ada batasannya di pengadilan bukan oleh UU," papar Bamsoet.

Terakhir ia juga menambahkan bahwa hukuman terbaik terhadap para mantan narapidana korupsi maupun yang berpotensi sebagai tersangka ada pada pilihan masyarakat itu sendiri.

"Biarkan saja masyarakat yang memilih, biarkan saja masyarakat yang memberikan hukuman apakah mantan napi layak untuk memimpin atau tidak," imbuhnya. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya