Berita

KPK/Net

Politik

KPU Tak Perlu Berlebihan Batasi Hak Politik Mantan Napi

RABU, 04 APRIL 2018 | 13:50 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab dikenal sebagai Bamsoet menilai bahwa latar belakang calon legislatif tak perlu dipersolkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebetulnya dalam sistem pemilihan langsung ini ga perlu itu dipersoalkan biarkan saja siapapun, hantu balau pun boleh mencalonkan diri, pilihan tetap ada di masyarakat, jangan pilih aja, masyarakat jangan memilih orang yang dinilai berpotensi bermasalah ataupun memiliki latar belakang yang bermasalah," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Ia juga menilai bahwa keputusan Peraturan KPU (PKPU) berlebih-lebihan sebab di Pengadilan sendiri sudah ada larangan pencabutan hak politik siapapun.


"UU kita jelas memberikan kebebasan kepada siapapun untuk mencalonkan diri, cuman tidak perlu berlebih-lebih dibatasi begitu, toh hakim sendiri sudah dilarang mencabut hak politik siapapun dan itu sudah ada batasannya di pengadilan bukan oleh UU," papar Bamsoet.

Terakhir ia juga menambahkan bahwa hukuman terbaik terhadap para mantan narapidana korupsi maupun yang berpotensi sebagai tersangka ada pada pilihan masyarakat itu sendiri.

"Biarkan saja masyarakat yang memilih, biarkan saja masyarakat yang memberikan hukuman apakah mantan napi layak untuk memimpin atau tidak," imbuhnya. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya