Berita

Suhendra Hadi Kuntono/Net

Politik

Pujakessuma Nusantara Bulat Dukung Joko Widodo

RABU, 04 APRIL 2018 | 12:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara sudah bulat mendukung petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pujakessuma Nusantara siap menghibahkan 23 juta suara kepada Jokowi sapaan akrab Kepala Negara.

"Anggota kami yang punya hak pilih sekitar 23 juta. Seluruhnya akan kami hibahkan kepada Pak Jokowi," kata Ketua Umum Pujakessuma Nusantara Suhendra Hadi Kuntono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/4).

Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 262 juta jiwa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), 40 persen dari 262 juta atau sekitar 110,04 juta jiwa beretnis Jawa. Sementara itu, jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 196,5 juta jiwa. Bila diasumsikan 40 persen dari 196,5 juta pemilih itu beretnis Jawa, maka ada 78,6 juta etnis Jawa yang akan memilih pada Pemilu mendatang.


"Sebanyak 30 persen dari 78,6 juta jiwa itu atau sekitar 23,58 juta jiwa tinggal di Sumatera, Sulawesi dan Maluku yang merupakan komunitas atau anggota Pujakessuma Nusantara. Seluruhnya akan kami arahkan untuk memilih Pak Jokowi yang sudah terbukti berhasil," ujar Suhendra sambil menambahkan dukungan yang sama juga diberikan pihaknya kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilgub Sumut 2018.

Selain terbukti berhasil, dukungan Pujakessuma Nusantara diberikan ke Jokowi karena visi dan misinya, terutama Nawacita, sejalan dengan visi dan misi ormas ini terkait sikap pemimpin, yakni "tunggal sabahita" atau senasib sepenanggungan dalam satu perahu.

"Salah satu indikatornya adalah tidak korupsi," ucapnya.

Hanya saja, Suhendra mengingatkan agar Jokowi memilih calon wakil presiden (Cawapres) yang benar-benar tepat, sesuai kriteria yang telah dirumuskan Pujakessuma Nusantara, yakni teknokrat, muda dan dari luar Jawa.

"Pertama, cawapres itu bukan politisi atau militer, melainkan teknokrat. Jokowi membutuhkan Wapres yang akan fokus membantu di bidang ekonomi. Teknokrat juga diperlukan untuk menggaet suara kelas menengah ke atas, karena basis dukungan Pak Jokowi saat ini adalah kelas menengah ke bawah," jelas pria low profile kelahiran Medan, Sumut, 50 tahun lalu ini.

Kedua, lanjut Suhendra, Cawapres itu haruslah lebih muda usianya dari Jokowi yang saat ini menjelang 57 tahun. "Ini untuk kaderisasi di 2024, karena pada saat itu kita akan lebih sulit mencari sosok capres atau cawapres daripada saat ini," cetusnya.

Ketiga, cawapres tersebut sebaiknya dari luar Jawa, meskipun tidak mutlak. "Ini bukan soal primordialisme. Ini soal upaya memperluas dukungan suara Pak Jokowi yang berasal dari Jawa," tukasnya.

Karena "hibah" Pujakessuma Nusantara pun tulus tak berharap apa-apa, memberikan suaranya kepada Jokowi semata-mata demi kemajuan bangsa dan negara. Tapi, kata Suhendra, bila ada tawaran, Pujakessuma Nusantara pun merasa tertantang untuk mengajukan kader-kadenya yang memenuhi kriteria Cawapres ideal bagi Jokowi, yakni teknokrat, muda dan dari luar Jawa.

"Kita banyak stok kader yang InsyaAllah siap bila rakyat menghendaki untuk diajukan sebagai Cawapres, atau minimal menteri di kabinet. Kalau Capres, kita beri kesempatan satu periode lagi kepada Pak Jokowi untuk menuntaskan pekerjaan yang belum beres," tandas mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya