Berita

Siti Nurbaya Bakar/Net

Politik

Menteri Siti: Pesan Presiden Reforma Agraria Bukan Sebatas Bagi-Bagi Sertifikat

SELASA, 03 APRIL 2018 | 18:59 WIB | LAPORAN:

Konsep reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah tidak hanya sebatas membagi-bagi sertifikat.

Menteri Kehutanan (Menhut), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan Presiden Joko Widodo pernah berpesan agar pihaknya tidak hanya menyediakan lahan untuk diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu.

Jokowi, sambung Siti meminta harus ada sesuatu yang berbeda. Salah satu contoh memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah untuk mengembangkan ekonomi domestik.


"Jadi selain dikasih sertifikat. Pak Presiden juga berpesan harus dikasih bibit, pupuk untuk petani dan lain-lain. Kalau (pemerintahan) dulu cuma dikasih sertifikat," katanya dalam diskusi bertajuk 'Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?' di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (3/4).

Pemerintah menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2025. Pada saat yang bersamaan ada enam menteri Kabinet Kerja yang membagikan sertifikat di enam provinsi lain yaitu di Jawa Timur dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekitar 469 ribu sertifikat, di Makassar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebanyak 90.543 sertifikat.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebanyak 63.926 sertifikat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membagikan 82.121 sertifikat di Jambi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membagikan 122 sertifikat di Lampung dan 140.335 sertifkat dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Palembang.

Setidaknya ada total 1.080.000 sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target lima juta sertifikat. Untuk tahun 2018 pemerintah menargetkan tujuh juta sertifika dan tahun 2019 target kita sembilan juta. [nes]


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya