Berita

Muhammad Iqbal/Net

Kesehatan

Ikan Kaleng Bercacing, Pengawasan Pemerintah Lembek

SELASA, 03 APRIL 2018 | 01:19 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal sangat menyesalkan kasus adanya cacing Anisakis Sp pada 27 merek ikan makarel yang selama ini berbedar di masyarakat. Dia khawatir, keberadaan cacing itu membahayakan kesehatan masyarakat yang terlanjur mengkonsumsi ikan makarel dari 27 merek tadi.

"Tentu sangat kita sesalkan kasus beredarnya makanan kaleng yang mengandung cacing. Sebab, hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan,” ucap politisi PPP ini, kemarin.

Kata Iqbal, jika Pemerintah bekerja dengan baik, harusnya kasus ini tidak ada. Dia pun menyebut, bahwa pengawasan Pemerintah pada proses produksi dan distribusi makanan masih lembek. Pemerintah baru tahu keberadaan cacing itu setelah produk ikan makarel itu beredar luas di masyarakat.


"Kasus ini menjelaskan bahwa sistem pengawasan terhadap makanan yang beredar di pasar belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah. Apalagi, dari total merek makanan kaleng yang mengandung parasit cacing itu, sebagiannya merupakan produk impor,” cetusnya.

Untuk itu, dia menuntut Pemerintah memperbaiki sistem pengawasan. Pengawasan itu harus dilakukan secara baik mulai dari produksi, distribusi, sampai pemasaran. Dia tidak mau, kasus makanan berbakteri atau berparasit beredar di masyarakat.

"Ke depannya, agar Pemerintah, dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan kementerian terkait harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan. Ini penting untuk mengantisipasi produk-produk makanan yang membahayakan kesehatan beredar di pasar. Saya juga berharap agar kasus ini tidak terulang di kemudian hari. Sebab, masyarakat sangat dirugikan atas kasus ini,” tandasnya. [sam]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya