Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Bamsoet Dorong BI Tingkatkan Fitur Pengamanan Rupiah

KAMIS, 29 MARET 2018 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah. Legislator Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.

Bamsoet, panggilan kondang Bambang- mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan.

"Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu," ujarnya melalui pesan singkat dari Jenewa, Swiss (Kamis, 28/3).


Sebelumnya Polres Bogor Kota menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar.

Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp 2,5 miliar.

Dugaan Bamsoet, bisa jadi maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics. “Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” tegasnya.

Lebih lanjut Bamsoet mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik.

"Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegasnya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Karena itu Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa  sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.

"Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," tambahnya. [mel]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya