Finalisasi Pembubaran Indonesia

PEMBUBARAN Indonesia sebetulnya telah memasuki tahap finalisasi dengan diratifikasinya Piagam Asean (ASEAN Charter) oleh pemerintah Indonesia.

ASEAN Charter adalah konstitusi baru bagi negara baru yang namanya ASEAN. Indonesia meratifikasi piagam ASEAN melalui UU 38/2008. Dengan ratifikasi ini maka seluruh kesepakatan di tingkat ASEAN harus ditaati dan bersifat legally binding atau mengikat.

Landasan ideologi ASEAN adalah kapitalisme neoliberalisme. Bentuk negara ASEAN adalah regionalisme. Tujuan negara ASEAN adalah mewujudkan one nation one identity. Satu bangsa satu identitas dalam negara Asean Economic Community, dan ASEAN Free Trade Area (FTA).

Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di ASEAN adalah ASEAN Summit yang menjadi MPR-nya ASEAN. Sementara DPR-nya ASEAN adalah ministrial summit yakni pertemuan menteri di bidang keuangan, perdagangan dan gubernur bank sentral.

Dengan disahkannya ASEAN Charter maka tidak ada lagi negara Indoneaia. Seluruh UU dan peraturan Indonesia hanyalah melengkapi dan mengikuti agenda-agenda ASEAN. Sementara seluruh agenda ASEAN mengikuti agenda para penata keuangan global.

Finalisasi pembubaran Indonesia telah melalui track yang direncanakan (on the track). Indonesi telah membuang UUD Kemerdekaan 1945 melalui amandemen.

Ibarat kepemilikan tanah, negara Indonesia sebagai negara tidak lagi memiliki sertifikat yang sah. Sekarang ini sertifikat negara Indonesia adalah palsu. Finalisasi pembubaran Indonesia telah melalui proses pembubaran MPR dan negara telah jatuh ke tangan sindikat internasional, mafia, dan para preman. Finalisasi pembubaran negara Indonesia telah dilakukan sejak pembubaran GBHN dan haluan negara digantikan oleh mega proyek oligarki.

Finalisasi pembubaran Indonesia ke dalam negara ASEAN merupaka fase penting yang diikuti oleh penjarahan secara besar besaran ASEAN oligarki global baik yang datang dari Tiongkok maupun dari barat yang akan menjadikan ASEAN sebagai ladang perburuan the hunting field. [***]

Penulis adalah peneliti ekonomi politik