Berita

Rizal Ramli

Bisnis

Rizal Ramli: 83 Persen Kredit Mengalir ke Bisnis Besar

SENIN, 26 MARET 2018 | 22:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi XI DPR RI memerlukan saran dan pendapat pakar ekonomi DR. Rizal Ramli tentang calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Atas alasan itu Rizal Ramli dihadirkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, tadi sore (Senin, 26/3).

Dalam pandangannya, mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu menyoroti kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.

Menurut ekonom yang disapa RR itu, ada tiga tantangan utama di depan BI saat ini.

Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Indonesia pada Januari 2018 mengalami defisit sebesar 0,68 miliar dolar AS. RR juga menyebutkan defisit transaksi berjalan sebesar 5,8 miliar dolar AS, defisit service payment  APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800an triliun yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan, dan defisit neraca keseimbangan primer sebesar Rp 68,2 triliun pada 2017.

Tantangan kedua adalah terkait utang, yang kurang lebih 50 persen dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulnerability) dalam pasar uang.

Karena itu, secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang.

"Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," terangnya.

Tantangan ketiga, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Bentuk gelas anggur menggambarkan bisnis besar dan BUMN di bagian atas gelas, bisnis usaha kecil menengah di leher gelas, dan mayoritas rakyat di dasar gelas.

"Sebanyak 83 persen kredit mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke area bisnis menengah dan rakyat," jelasnya. [ald]

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Sri Mulyani Cuma Senyum Saat Ditanya Isu Mundur

Rabu, 12 Maret 2025 | 23:35

Guru Besar Unhas Marthen Napang Divonis 1 Tahun Penjara

Rabu, 12 Maret 2025 | 23:25

Tolak Wacana Reposisi Polri, GPK: Ini Pengkhiatan Reformasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 23:19

Skema Kopdes Merah Putih Logistik Kawinkan Program Tol Laut

Rabu, 12 Maret 2025 | 23:17

Klarifikasi UI: Bahlil Belum Lulus!

Rabu, 12 Maret 2025 | 22:59

Danantara Tepis Resesi, IHSG Kampiun Asia

Rabu, 12 Maret 2025 | 22:47

Biadab, Mantan Kapolres Ngada Bayar Rp3 Juta Buat Cabuli Bocah

Rabu, 12 Maret 2025 | 22:23

Prabowo-Sri Mulyani Bukber

Rabu, 12 Maret 2025 | 22:17

Menag: Tambah Kuota Haji Gampang, Masalahnya Kita Siap Enggak?

Rabu, 12 Maret 2025 | 21:53

75 Tahun Kemitraan, Indonesia-Rumania Luncurkan Logo dan Forum Pariwisata

Rabu, 12 Maret 2025 | 21:52

Selengkapnya