Berita

Rizal Ramli

Bisnis

Rizal Ramli: 83 Persen Kredit Mengalir ke Bisnis Besar

SENIN, 26 MARET 2018 | 22:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi XI DPR RI memerlukan saran dan pendapat pakar ekonomi DR. Rizal Ramli tentang calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Atas alasan itu Rizal Ramli dihadirkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, tadi sore (Senin, 26/3).

Dalam pandangannya, mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu menyoroti kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.


Menurut ekonom yang disapa RR itu, ada tiga tantangan utama di depan BI saat ini.

Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Indonesia pada Januari 2018 mengalami defisit sebesar 0,68 miliar dolar AS. RR juga menyebutkan defisit transaksi berjalan sebesar 5,8 miliar dolar AS, defisit service payment  APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800an triliun yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan, dan defisit neraca keseimbangan primer sebesar Rp 68,2 triliun pada 2017.

Tantangan kedua adalah terkait utang, yang kurang lebih 50 persen dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulnerability) dalam pasar uang.

Karena itu, secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang.

"Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," terangnya.

Tantangan ketiga, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Bentuk gelas anggur menggambarkan bisnis besar dan BUMN di bagian atas gelas, bisnis usaha kecil menengah di leher gelas, dan mayoritas rakyat di dasar gelas.

"Sebanyak 83 persen kredit mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke area bisnis menengah dan rakyat," jelasnya. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya