Berita

Rizal Ramli

Bisnis

Rizal Ramli: 83 Persen Kredit Mengalir ke Bisnis Besar

SENIN, 26 MARET 2018 | 22:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi XI DPR RI memerlukan saran dan pendapat pakar ekonomi DR. Rizal Ramli tentang calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Atas alasan itu Rizal Ramli dihadirkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, tadi sore (Senin, 26/3).

Dalam pandangannya, mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu menyoroti kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.


Menurut ekonom yang disapa RR itu, ada tiga tantangan utama di depan BI saat ini.

Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Indonesia pada Januari 2018 mengalami defisit sebesar 0,68 miliar dolar AS. RR juga menyebutkan defisit transaksi berjalan sebesar 5,8 miliar dolar AS, defisit service payment  APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800an triliun yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan, dan defisit neraca keseimbangan primer sebesar Rp 68,2 triliun pada 2017.

Tantangan kedua adalah terkait utang, yang kurang lebih 50 persen dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulnerability) dalam pasar uang.

Karena itu, secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang.

"Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," terangnya.

Tantangan ketiga, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Bentuk gelas anggur menggambarkan bisnis besar dan BUMN di bagian atas gelas, bisnis usaha kecil menengah di leher gelas, dan mayoritas rakyat di dasar gelas.

"Sebanyak 83 persen kredit mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke area bisnis menengah dan rakyat," jelasnya. [ald]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya