. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta untuk segera menarik pasukan Brimob Pelapor B dari satuan Pare-Pare dari daerah pertambangan nikel di daerah Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Senin (19/3).
Uchok menegaskan penempatan Brimob di daerah tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasalnya, mereka ditempatkan di sana hanya untuk mengamankan aset perusahaan nikel milik swasta.
"Jangan tugas dan fungsi Brimob diturunkan. Brimob harusnya melakukan penanganan keamanan yang berintentitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri," kata Uchok.
Selain itu, menurut dia, penempatan aparat Brimob Pelopor B tersebut menganggu aktivitas masyarakat sekitar daerah Malili.
Uchok mempertanyakan anggaran Polri sebesar Rp 95 triliun digunakan untuk menjaga tambang nikel milik perusahaan swasta. Alokasi anggaran Polri tahun 2018 ini sudah sangat besar bila dibandingkan dengan TNI. Karena alokasi anggaran untuk TNI dipecah pecah seperti untuk Markas TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI
AU.
Untuk Markas Besar TNI, pada tahun 2018 anggarannya hanya sebesar Rp 7.5 triliun. Sedangkan untuk TNI AD, alokasi anggarannya sebesar Rp 45.3 triliun. Selanjutnya anggaran untuk TNI AL sebesar Rp 16.1 triliun, dan alokasi anggaran untuk TNI AU sebesar Rp 12.5 triliun.
"Anggaran sebesar Rp 95 triliun seperti mubajir karena ternyata personil Polri bukan hanya menjaga aset-aset negara tapi juga menjaga aset-aset swasta yang bukan tugas Polri," tukas Uchok.
[dem]
