Berita

Foto: Pusdiklat Kemlu

Dunia

Indonesia Sentris Butuh Kepemimpinan Nasional yang Efektif dan Bijaksana Menempatkan Skala Prioritas

KAMIS, 15 MARET 2018 | 00:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Terlepas dari berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, Indonesia diyakini dapat memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan.

Namun tentu ada syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam konteks OBOR, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan wartawan senior Teguh Santosa dalam Diklat Diplomat Muda Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (14/3).


Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, wajar bila RRC mengincar Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa dan berada pada posisi yang sangat strategis.

Semestinya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat bagi Indonesia dan tidak direspon negatif serta melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.

Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-blok ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.

"Dulu kita mengenal doktrin luar negeri bebas aktif, rowing between two reefs. Pemerintahan di era Sukarno tidak sungkan menjalin hubungan dengan semua blok selagi hubungan itu menguntungkan kepentingan nasional," ujar Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi.

Menyadari bahwa pembangunan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun.

Dia mengatakan, dibutuhkan strategi baru yang efektif untuk mengejar ketertinggalan itu tanpa menjadikan Indonesia terikat oleh kepentingan bangsa lain. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan nasional yang juga efektif dan bijaksana dalam menempatkan prioritas pembangunan. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya