Berita

Foto: Pusdiklat Kemlu

Dunia

Indonesia Sentris Butuh Kepemimpinan Nasional yang Efektif dan Bijaksana Menempatkan Skala Prioritas

KAMIS, 15 MARET 2018 | 00:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Terlepas dari berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, Indonesia diyakini dapat memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan.

Namun tentu ada syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam konteks OBOR, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan wartawan senior Teguh Santosa dalam Diklat Diplomat Muda Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (14/3).


Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, wajar bila RRC mengincar Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa dan berada pada posisi yang sangat strategis.

Semestinya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat bagi Indonesia dan tidak direspon negatif serta melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.

Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-blok ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.

"Dulu kita mengenal doktrin luar negeri bebas aktif, rowing between two reefs. Pemerintahan di era Sukarno tidak sungkan menjalin hubungan dengan semua blok selagi hubungan itu menguntungkan kepentingan nasional," ujar Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi.

Menyadari bahwa pembangunan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun.

Dia mengatakan, dibutuhkan strategi baru yang efektif untuk mengejar ketertinggalan itu tanpa menjadikan Indonesia terikat oleh kepentingan bangsa lain. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan nasional yang juga efektif dan bijaksana dalam menempatkan prioritas pembangunan. [dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya