Sikap Plin-plan KPU Papua Barat Melanggar Hukum

Saksi ahli Partai Bulan Bintang (PBB), Margarito Kamis menegaskan bahwa KPU Papua Barat melanggar hukum. Hal itu dikarenakan mereka  plin-plan atau tidak konsisten dengan keputusan pleno penetapan rekapitulasi hasil verifikasi partai politik di Papua Barat.

"Yang diucapkan dalam pleno itulah hukum. Maka lampirannya tidak terpisah dari yang diucapkan. Saya harus bilang ada pelanggaran hukum," kata Margarito saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang adjudikasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta (Jumat, 2/3).

Sebelumnya, dalam pleno yang digelar pada Senin (12/2) lalu, ada 16 partai politik yang diloloskan oleh KPU Papua Barat. Anehnya, sehari kemudian, isi lampiran berita acara tersebut justru menyebutkan bahwa PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Margarito curiga ada permainan di balik keputusan tidak meloloskan partai yang saat ini dikomandoi oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut.

"Cukup beralasan dan logis untuk mengatakan bahwa ada motivasi yang buruk. Diputuskan benar, di lampiran salah," jelas dia.

Pakar hukum tata negara ini menegaskan bahwa KPU Papua Barat yang menjadi penyebab tidak diloloskannya PBB mengikuti Pemilu 2019 mendatang.

"Di rapat pleno dinyatakan lolos. Tapi di berita acara dibilang tak lolos. Berita acara itu yang dipakai oleh KPU pusat. Maka itu KPU Papua Barat salah," demikian Margarito. [ian]