Berita

Eka Sastra/Net

Otomotif

POLEMIK PEMECATAN MDBI

Aturan Asosiasi Haram Tabrak Dapur Perusahaan

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 21:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anggota Komisi VI Eka Sastra mengusulkan jalan tengah terkait pemecatan Mercedes Benz Distributions Indonesia (MDBI) sebagai anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Dia mengatakan setiap perusahaan memiliki aturan main sendiri, begitu juga dengan asosiasi. Tinggal kesepakatan bersama antara perusahaan dengan asosiasi.

"Apakah aturan asosiasi mempersyaratkan data-data dikumpulkan? Kalaupun dikumpulkan, harus ada aturan agar datanya tidak disalahgunakan, karena itu terkait strategi perusahaan yang antimonopoli," kata dia kepada wartawan, Jumat (23/2).


Legislator Golkar itu optimis masih ada peluang menyelesaikan masalah pemecatan MDBI secara kekeluargaan. Sebab menurutnya, tiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda, juga dibarengi standar aturan global. Sehingga asosiasi harus menghormati betul aturan global perusahaan.

Terkait pengaturan harga maupun praktik monopoli, Eka menyebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru bisa masuk jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha. Saat ini KPPU baru bisa melihat harga di pasaran, atau membandingkan harga di dalam dengan luar negeri.

"KPPU tidak bisa masuk. KPPU bertindak kalau ada indikasi pengaturan harga, dan persaingan usaha tidak sehat," tuturnya.

Eka mengakui kurang mengikuti isu ini. Namun untuk mengetahui adakah pengaturan harga, caranya sangat mudah. Dengan mengkaji data harga penjualan dan dibandingkan dengan pasar luar negeri.

"Semua harga terkait kebutuhan konsumen itu harus kita bandingkan antar produk, antar kawasan. Kalau ada sesama produk ada kesamaan berarti kita bisa menganalisis lebih dalam sehingga mengetahui. Atau harga di dalam dengan di luar negeri beda sedikit, tentu perlu kita dalam untuk mendapat kebenaran," tukasnya.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya