Anggota Komisi VI Eka Sastra mengusulkan jalan tengah terkait pemecatan Mercedes Benz Distributions Indonesia (MDBI) sebagai anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Dia mengatakan setiap perusahaan memiliki aturan main sendiri, begitu juga dengan asosiasi. Tinggal kesepakatan bersama antara perusahaan dengan asosiasi.
"Apakah aturan asosiasi mempersyaratkan data-data dikumpulkan? Kalaupun dikumpulkan, harus ada aturan agar datanya tidak disalahgunakan, karena itu terkait strategi perusahaan yang antimonopoli," kata dia kepada wartawan, Jumat (23/2).
Legislator Golkar itu optimis masih ada peluang menyelesaikan masalah pemecatan MDBI secara kekeluargaan. Sebab menurutnya, tiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda, juga dibarengi standar aturan global. Sehingga asosiasi harus menghormati betul aturan global perusahaan.
Terkait pengaturan harga maupun praktik monopoli, Eka menyebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru bisa masuk jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha. Saat ini KPPU baru bisa melihat harga di pasaran, atau membandingkan harga di dalam dengan luar negeri.
"KPPU tidak bisa masuk. KPPU bertindak kalau ada indikasi pengaturan harga, dan persaingan usaha tidak sehat," tuturnya.
Eka mengakui kurang mengikuti isu ini. Namun untuk mengetahui adakah pengaturan harga, caranya sangat mudah. Dengan mengkaji data harga penjualan dan dibandingkan dengan pasar luar negeri.
"Semua harga terkait kebutuhan konsumen itu harus kita bandingkan antar produk, antar kawasan. Kalau ada sesama produk ada kesamaan berarti kita bisa menganalisis lebih dalam sehingga mengetahui. Atau harga di dalam dengan di luar negeri beda sedikit, tentu perlu kita dalam untuk mendapat kebenaran," tukasnya.
[dem]
