. Jaminan keamanan atas investasi pertambangan menjadi hal mutlak dalam meningkatkan perekonomian negara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono menyatakan, problem pengamanan investasi pertambangan telah dilakukan jajarannya secara berkesinambungan.
"Ada beberapa metode pengawasan pelaksanaan pengamanan kegiatan pertambangan yang kita lakukan," katanya, di Jakarta, Kamis (22/2).
Bahkan sebut dia, selain berkoordinasi dengan pihak kemanan, masyarakat, dan pemerintah daerah, jajarannya pun tidak segan-segan membekukan atau bahkan mencabut izin usaha pertambangan milik perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan.
"Ada 2000 lebih izin usaha pertambangan yang kita bekukan. Hal itu terkait pelanggaran-pelanggaran izin prinsip yang berimplikasi pada minimnya pemasukan ke kas negara. Semua diproses, dikoordinasikan ke KPK, kepolisian, juga kejaksaan," ujar Gatot Ariyono.
Menambahkan keterangan tersebut, Ketua Umum Rumah Kamnas, Maksum Zuber alias Cak Maksum menyatakan, seluruh investasi pertambangan yang mempunyai status objek vital harus mendapat jaminan perlindungan dari berbagai rongrongan yang merugikan. Untuk itu, diperlukan, komitmen negara dalam mewujudkan perlindungan tersebut.
Dia mengatakan, beragam kendala seputar pengaman investasi pertambangan wajib diantipasi oleh seluruh aparatur negara. Dia menilai, setidaknya terdapat lima tujuan strategis untuk membangun peran serta masyarakat, stakeholder, dan pemerintah terhadap pentingnya komitmen negara dalam mengawal investasi pertambangan.
Lima tujuan strategis itu, pertama, mengawal dan menjaga investasi strategis yang sudah menjadi objek vital negara dalam kerangka keamanan nasional (Kamnas) agar mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Kedua, membangun dukungan masyarakat umum secara lebih luas dengan penyebaran informasi tentang pentingnya menjaga stabilitas investasi strategis di sektor pertambangan. Khususnya, mereka yang memenuhi semua persyaratan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Terutama, investasi yang telah dinyatakan memenuhi semua formalitas perijinan, apalagi telah ditetapkan dengan status objek vital (obvit) negara, maka sangat penting untuk dikawal dan dijaga agar dapat berfungsi menghasilkan devisa negara," ucap bekas Sekretaris Jenderal Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (Sekjen-IPNU) itu.
Ketiga, mendokumentasikan dan mempulblikasikan program-program unggulan perusahaan pertambangan dan mineral yang telah dinyataka sebagai obvit, khususnya program CSR, yang memberikan penguatan dan manfaat bagi masyarakat sekitar areal produksi pertambangan.
Keempat, membangun dukungan kongret dari kalangan media, tokoh agama dan masyarakat, dalam menjaga keamanan nasional, terutama terhadap investasi pertambangan formal yang memberikan manfaat bagi perkembangan daerah, perekonominan rakyat, dan peradaban kemanusiaan sebagai aset nasional. Kelima, mengadvokasi pandangan bahwa investasi adalah bagian dari upaya membangun negara secara ekonomi dan finansial.
[rus]
