Berita

Foto/Net

Politik

Tol Becakayu Ambruk, Komisi V Gelar RDPU Bahas Keselamatan Kerja

RABU, 21 FEBRUARI 2018 | 04:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi V DPR mendapati adanya indikasi kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tol Becakayu yang mengakibatkan ambruknya pierhead tol tersebut di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2).

Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu usai mengunjungi lokasi ambruknya pierhead Tol Becakayu yang menyebabkan tujuh pekerja luka parah. Menurut Sigit, sejak pierhead roboh pihak konsultan pengawas tidak terlihat di lapangan.

"Dari kunjungan kami di lapangan, kami mendapati pihak konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sejak pierhead roboh sampai kami tiba di lapangan, konsultan pengawas tidak ada di tempat. Ini kan fatal sekali. Konsultan pengawas harus teken persetujuan dulu saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Harus ada koordinasi antara kontraktor dan konsultan pengawas," kata Sigit.


Konsultan pengawas memiliki tugas dan kewajiban antara lain, melakukan pengawasan administrasi, dan pengawasan teknik termasuk pengawasan rutin terhadap pekerjaan konstruksi. Konsultan pengawas juga memiliki kewenangan untuk menegur pihak kontraktor jika pekerjaannya menyimpang dari kontrak, dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

Dalam kunjungan tersebut, Sigit juga meminta pemerintah melalui komite keselamatan konstruksi/panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan kerja ini berulang.

Jika standar keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan Permen PU No 05/Prt/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, seharusnya kecelakaan kerja bisa dihindari.

"Setiap penyedia jasa konstruksi wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Dan Penanggung Jawab. Apakah ini sudah dilakukan dan sudah dievaluasi serta diawasi oleh konsultan pengawas dan PPK? Jika rekayasa Teknik sudah dilakukan dan diawasi pelaksanaannya, tentu kecelakaan bisa diminimalisir," kata Sigit.

Sementara itu, terkait dengan berbagai kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi V berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian PUPR dan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk membahas soal keselamatan kerja.

"Sekali lagi, kami menyampaikan keprihatinan atas musibah kecelakaan kerja yang selalu berulang. Saat Komisi V meninjau lokasi kecelakaan tadi, kami minta agar penanganan korban diprioritaskan karena masih ada korban yang tertimbun. Dan saya sudah menyampaikan langsung kepada Dirjen Bina Marga bahwa kami akan segera menggelar RDPU dengan PUPR dan BUMN Karya untuk membahas masalah ini. Ini sudah kejadian luar biasa karena berulang," tutur Sigit.

Sigit yang memimpin rombongan Komisi V ke lokasi ambruknya pierhead Tol Becakayu, menegaskan bahwa RDPU akan digelar dalam masa reses ini mengingat kecelakaan kerja bidang konstruksi ini sudah berulang dan merupakan kejadian luar biasa yang harus direspon cepat.

"Memang saat ini DPR sedang reses, tapi ini kejadian luar biasa jadi harus direspon cepat. Saya sudah sampaikan langsung dengan Dirjen Bina Marga agar juga mengikutsertakan BUMN Karya dan penyedian jasa kontsruksi dalam RDPU nanti. Kami tinggal menunggu kesiapan pemerintah saja," kata politisi PKS asal dapil Jawa Timur tersebut. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya