Berita

Foto/Net

Politik

Tol Becakayu Ambruk, Komisi V Gelar RDPU Bahas Keselamatan Kerja

RABU, 21 FEBRUARI 2018 | 04:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi V DPR mendapati adanya indikasi kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tol Becakayu yang mengakibatkan ambruknya pierhead tol tersebut di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2).

Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu usai mengunjungi lokasi ambruknya pierhead Tol Becakayu yang menyebabkan tujuh pekerja luka parah. Menurut Sigit, sejak pierhead roboh pihak konsultan pengawas tidak terlihat di lapangan.

"Dari kunjungan kami di lapangan, kami mendapati pihak konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sejak pierhead roboh sampai kami tiba di lapangan, konsultan pengawas tidak ada di tempat. Ini kan fatal sekali. Konsultan pengawas harus teken persetujuan dulu saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Harus ada koordinasi antara kontraktor dan konsultan pengawas," kata Sigit.


Konsultan pengawas memiliki tugas dan kewajiban antara lain, melakukan pengawasan administrasi, dan pengawasan teknik termasuk pengawasan rutin terhadap pekerjaan konstruksi. Konsultan pengawas juga memiliki kewenangan untuk menegur pihak kontraktor jika pekerjaannya menyimpang dari kontrak, dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

Dalam kunjungan tersebut, Sigit juga meminta pemerintah melalui komite keselamatan konstruksi/panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan kerja ini berulang.

Jika standar keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan Permen PU No 05/Prt/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, seharusnya kecelakaan kerja bisa dihindari.

"Setiap penyedia jasa konstruksi wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Dan Penanggung Jawab. Apakah ini sudah dilakukan dan sudah dievaluasi serta diawasi oleh konsultan pengawas dan PPK? Jika rekayasa Teknik sudah dilakukan dan diawasi pelaksanaannya, tentu kecelakaan bisa diminimalisir," kata Sigit.

Sementara itu, terkait dengan berbagai kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi V berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian PUPR dan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk membahas soal keselamatan kerja.

"Sekali lagi, kami menyampaikan keprihatinan atas musibah kecelakaan kerja yang selalu berulang. Saat Komisi V meninjau lokasi kecelakaan tadi, kami minta agar penanganan korban diprioritaskan karena masih ada korban yang tertimbun. Dan saya sudah menyampaikan langsung kepada Dirjen Bina Marga bahwa kami akan segera menggelar RDPU dengan PUPR dan BUMN Karya untuk membahas masalah ini. Ini sudah kejadian luar biasa karena berulang," tutur Sigit.

Sigit yang memimpin rombongan Komisi V ke lokasi ambruknya pierhead Tol Becakayu, menegaskan bahwa RDPU akan digelar dalam masa reses ini mengingat kecelakaan kerja bidang konstruksi ini sudah berulang dan merupakan kejadian luar biasa yang harus direspon cepat.

"Memang saat ini DPR sedang reses, tapi ini kejadian luar biasa jadi harus direspon cepat. Saya sudah sampaikan langsung dengan Dirjen Bina Marga agar juga mengikutsertakan BUMN Karya dan penyedian jasa kontsruksi dalam RDPU nanti. Kami tinggal menunggu kesiapan pemerintah saja," kata politisi PKS asal dapil Jawa Timur tersebut. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya