Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Inilah Penjelasan Luhut Pandjaitan tentang Pekerja Tiongkok di Indonesia

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerja asal Tiongkok di Indonesia di grup WA Negarawan Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan Luhut untuk menjawab sejumlah keraguan mengenai kerjasama Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC).

Grup WA Negarawan Indonesia didirikan oleh Johan O. Silalahi, dan anggotanya kebanyakan adalah tokoh-tokoh nasional.  Redaksi menghubungi Luhut secara terpisah dan meminta izin untuk menggunakan penjelasannya itu sebagai bahan berita. Luhut mengizinkan.


Menurut Luhut, pekerja Tiongkok di Indonesia bersifat sementara, umumnya hanya sekitar tiga atau empat tahun.

"Betul banyak tenaga ahli mereka yang terlibat karena mereka mau proyeknya bisa selesai tepat waktu," tulis Luhut.

Sementara itu, sambungnya, pihak China juga membangun politeknik untuk nanti menggantikan pegawai Tiongkok secara bertahap. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak memiliki jumlah lulusan politeknik dalam jumlah yang cukup, apalagi di luar Pulau Jawa.

"Itu kesalahan kita semua yang sedang kita benahi," sambungnya.

Jadi, lanjutnya, informasi yang mengatakan ada ratusan ribu tenaga kerja China di Indonesia sangat tidak benar. Luhut mencontohkan hasil kunjungannya ke sebuah pabrik di Morowali, Sulawesi Barat. Di sana ada 3.000 pekerja Tiongkok. Jumlah ini kecil dibandingkan dengan lebih dari 20 ribu pekerja Indonesia di tempat itu.

"Dalam beberapa tahun lagi, tidak lebih beberapa ratus saja pekerja Tiongkok di sana. Nilai investasi 5 miliar dolar AS. Apa ini policy yang salah?" tanya Luhut.

Pada bagian lain penjelasannya, Luhut mengatakan, dirinya secara pribadi pasti menjaga kedaulatan NKRI dan tidak akan rela Indonesia dijajah oleh siapapun.

"Saya tidak akan mengkhianati prajurit-prajurit saya yang gugur dalam tugas operasi mempertahankan NKRI. Itulah tekad kami. Banyak yang masih kurang, yes. Tapi secara terpadu banyak amat yang sudah dan sedang kami selesaikan," demikian Luhut. [dem] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya