Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Luhut Pandjaitan: Belum Ada Pinjaman ke Tiongkok yang Mengikat Kita

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018 | 13:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah dipastikan tahu apa yang sedang dilakukan, terutama yang terkait kerjasama dengan Republik Rakyat China (RRC). Masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir. Presiden Joko Widodo pun disebutkan memeriksa hal ini secara terus menerus.

Demikian penegasan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan kepada redaksi, Minggu (18/2).

"Iyalah kita tahu kok apa yang harus. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Presiden terus mengecek semua ini," ujarnya.


Sebelumnya Luhut memberikan penjelasan di sebuah media jejaring sosial mengenai isu pinjaman dari Tiongkok atau Republik Rakyat China (RRC).

Menurut Luhut, sepanjang yang dia ketahui, belum ada pinjaman ke Tiongkok yang mengikat Indonesia.

"Sepanjang yang saya tahu belum ada pinjaman kita ke Tiongkok yang mengikat kita. Kami upayakan pinjaman ke proyek, tidak ke negara. Tentu proyek yang bisa membayar sendiri karena IRR (Internal Rate of Return) double digit. Jadi jangan terlalu khawatir. Waspada, yes," tulis Luhut.

Luhut juga mencontohkan saat ini pemerintah pun sedang melakukan pembicaraan kerjasama sektor food security dengan Qatar dengan deal yang saling menguntungkan. Dia meminta agar masyarakat tidak terlalu reaktif menilai kerjasama dengan pihak-pihak luar saat ini.

"Mohon tidak underestimate juga tentang hal ini. Kami sangat hati-hati, tapi tidak boleh juga paranoid. Dunia sudah tidak ada batasnya karena teknologi. Yang penting bagaimana legalnya kita susun untuk national interest kita," demikian Luhut. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya