. Pembentukan holding minyak dan gas (migas) oleh Kementerian BUMN sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22 tahun 2001 rampung.
"Ya harus tunggu revisi UU migas yang saat ini sudah di Baleg DPR. Kalau holding migss dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," kata Anggota Komisi VII Fraksi Nasdem Kurtubi kepada wartawan, Selasa (13/2).
Dia mengatakan saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Rencana tersebut sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan.
BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.
Kurtubi menekankan langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih.
"Mestinya akan lebih efisien karena ada pekerjaan atau kegiatan infrastruktur yang tidak lagi tumpang tindih," ungkap Kurtubi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.
Rini menerangkan dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni Pertamina dan PGN bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.
"Pada dasarnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah supaya kita bisa jadi negara yang mandiri di energi otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini beberapa waktu lalu.
"Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun tetap efisien," sambung Rini.
[rus]
