Berita

Sri Mulyani Indrawati/RMOL

Politik

Jaringan Neolib Dorong Sri Mulyani Maju Pilpres

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 13:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) yang diterima Sri Mulyani Indrawati dalam World Government Summit, di Dubai, Uni Arab Emirates, bertolak belakang dengan kinerjanya di Kabinet Kerja. Hampir dua tahun membantu Presiden Jokowi, prestasi Sri Mulyani sangat mengecewakan.

"Tidak ada prestasi Sri Mulyani untuk rakyat Indonesia. Dia hanya memproduksi hutang yang harus dibayar rakyat Indonesia. Saat memperkuat tim ekonomi di periode pemerintahan sebelumnya, dia begitu juga. Pertumbuhan ekonomi selalu meleset dari target. Ambisi mungutin pajak dari rakyat luar biasa, padahal kalau cuma mungutin pajak anak SD juga bisa," kata Sekjen Prodem, Satyo Purwanto kepada redaksi sesaat lalu.

Komeng, demikian Satyo Pruwanto disapa, menengarai penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani merupakan bagian dari skenario besar mendorong mantan Managing Director World Bank itu untuk melantai di bursa Pilpres 2019.


"Itu jelas upaya dari neolib di luar untuk membrending Sri Mulyani. Mungkin saja agenda asing ini berkaitan dengan 2019, mungkin saja diduetkan dengan Jokowi, bahkan bisa saja jadi capres kalau memang dia semakin populer karena dianggap berhasil," katanya.

Jika Sri Mulyani berprestasi, katanya, tentu ekonomi Indonesia maju dan tidak mengandalkan utang. Namun kenyataannya Sri Mulyani membuat liberalisasi ekonomi semakin menggila. Dia sangat anti dengan subsidi atau mengharamkan pemerintah membayari public service yang membuat seperti biaya listrik yang harus dibayar oleh rakyat mahal, biaya hidup rakyat menjadi mahal. Logika perdagangan yang dia praktikkan impor, bukan meningkatkan ekspor.

"Sri Mulyani agen neolib yang membuat rakyat Indonesia tergantung dengan resep-resep IMF dan World Bank. Apa prestasinya selain hutang? Sekitar 700-800 triliun hutang yang dia buat diperiode lalu jatuh tempo dan harus dibayar tahun ini. Boleh saja dibilang angka kemiskinan di beberapa daerah menurun, lah itu di daerah, hasil kerja pemda. Kalau mau fair buka dong secara nasional. Jangan menyampaikan opini yang menyesatkan," tukasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya