Berita

Sri Mulyani Indrawati/RMOL

Politik

Jaringan Neolib Dorong Sri Mulyani Maju Pilpres

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 13:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) yang diterima Sri Mulyani Indrawati dalam World Government Summit, di Dubai, Uni Arab Emirates, bertolak belakang dengan kinerjanya di Kabinet Kerja. Hampir dua tahun membantu Presiden Jokowi, prestasi Sri Mulyani sangat mengecewakan.

"Tidak ada prestasi Sri Mulyani untuk rakyat Indonesia. Dia hanya memproduksi hutang yang harus dibayar rakyat Indonesia. Saat memperkuat tim ekonomi di periode pemerintahan sebelumnya, dia begitu juga. Pertumbuhan ekonomi selalu meleset dari target. Ambisi mungutin pajak dari rakyat luar biasa, padahal kalau cuma mungutin pajak anak SD juga bisa," kata Sekjen Prodem, Satyo Purwanto kepada redaksi sesaat lalu.

Komeng, demikian Satyo Pruwanto disapa, menengarai penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani merupakan bagian dari skenario besar mendorong mantan Managing Director World Bank itu untuk melantai di bursa Pilpres 2019.


"Itu jelas upaya dari neolib di luar untuk membrending Sri Mulyani. Mungkin saja agenda asing ini berkaitan dengan 2019, mungkin saja diduetkan dengan Jokowi, bahkan bisa saja jadi capres kalau memang dia semakin populer karena dianggap berhasil," katanya.

Jika Sri Mulyani berprestasi, katanya, tentu ekonomi Indonesia maju dan tidak mengandalkan utang. Namun kenyataannya Sri Mulyani membuat liberalisasi ekonomi semakin menggila. Dia sangat anti dengan subsidi atau mengharamkan pemerintah membayari public service yang membuat seperti biaya listrik yang harus dibayar oleh rakyat mahal, biaya hidup rakyat menjadi mahal. Logika perdagangan yang dia praktikkan impor, bukan meningkatkan ekspor.

"Sri Mulyani agen neolib yang membuat rakyat Indonesia tergantung dengan resep-resep IMF dan World Bank. Apa prestasinya selain hutang? Sekitar 700-800 triliun hutang yang dia buat diperiode lalu jatuh tempo dan harus dibayar tahun ini. Boleh saja dibilang angka kemiskinan di beberapa daerah menurun, lah itu di daerah, hasil kerja pemda. Kalau mau fair buka dong secara nasional. Jangan menyampaikan opini yang menyesatkan," tukasnya. [rus]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya