Berita

Sri Mulyani Indrawati/RMOL

Politik

Jaringan Neolib Dorong Sri Mulyani Maju Pilpres

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 13:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) yang diterima Sri Mulyani Indrawati dalam World Government Summit, di Dubai, Uni Arab Emirates, bertolak belakang dengan kinerjanya di Kabinet Kerja. Hampir dua tahun membantu Presiden Jokowi, prestasi Sri Mulyani sangat mengecewakan.

"Tidak ada prestasi Sri Mulyani untuk rakyat Indonesia. Dia hanya memproduksi hutang yang harus dibayar rakyat Indonesia. Saat memperkuat tim ekonomi di periode pemerintahan sebelumnya, dia begitu juga. Pertumbuhan ekonomi selalu meleset dari target. Ambisi mungutin pajak dari rakyat luar biasa, padahal kalau cuma mungutin pajak anak SD juga bisa," kata Sekjen Prodem, Satyo Purwanto kepada redaksi sesaat lalu.

Komeng, demikian Satyo Pruwanto disapa, menengarai penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani merupakan bagian dari skenario besar mendorong mantan Managing Director World Bank itu untuk melantai di bursa Pilpres 2019.


"Itu jelas upaya dari neolib di luar untuk membrending Sri Mulyani. Mungkin saja agenda asing ini berkaitan dengan 2019, mungkin saja diduetkan dengan Jokowi, bahkan bisa saja jadi capres kalau memang dia semakin populer karena dianggap berhasil," katanya.

Jika Sri Mulyani berprestasi, katanya, tentu ekonomi Indonesia maju dan tidak mengandalkan utang. Namun kenyataannya Sri Mulyani membuat liberalisasi ekonomi semakin menggila. Dia sangat anti dengan subsidi atau mengharamkan pemerintah membayari public service yang membuat seperti biaya listrik yang harus dibayar oleh rakyat mahal, biaya hidup rakyat menjadi mahal. Logika perdagangan yang dia praktikkan impor, bukan meningkatkan ekspor.

"Sri Mulyani agen neolib yang membuat rakyat Indonesia tergantung dengan resep-resep IMF dan World Bank. Apa prestasinya selain hutang? Sekitar 700-800 triliun hutang yang dia buat diperiode lalu jatuh tempo dan harus dibayar tahun ini. Boleh saja dibilang angka kemiskinan di beberapa daerah menurun, lah itu di daerah, hasil kerja pemda. Kalau mau fair buka dong secara nasional. Jangan menyampaikan opini yang menyesatkan," tukasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya