Berita

Nusantara

Ikuti Rekomendasi KPK, Cilegon Studi Sistem Penganggaran Ke Banyuwangi

SABTU, 10 FEBRUARI 2018 | 20:44 WIB | LAPORAN:

Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Banten, berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk melakukan kerja sama sistem perencanaan anggaran.

Kunjungan dua hari Pemkot Cilegon dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Edi Ariya. Edi mengatakan, Pemkot Cilegon berencana mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) milik pemkab Banyuwangi. Hal itu atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Awalnya kami konsultasi Simral ke KPK. Dari konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari sistem kami. Lalu, KPK merekomendasikan untuk ke Banyuwangi. Makanya kami ke sini dan bawa puluhan jajaran untuk langsung belajar," ungkap Plt Walikota Edi.


Menurut Edi, Simral Banyuwangi telah berjalan dengan baik. "Aplikasi SIMRAL di Banyuwangi telah jalan. Jadi KPK meminta kami untuk melihat, untuk belajar ke sini saja," terangnya.

Kunjungan ke Banyuwangi juga dimanfaatkan Edi dan jajarannya untuk melihat perkembangan sejumlah pelayanan publik di Banyuwangi. Salah satu hal yang diapresiasi Edi adalah Mal Pelayanan Publik yang mampu mengintegrasikan 150 dokumen/izin dalam satu lokasi.

"Tidak hanya bangunan fisiknya saja yang bagus, tapi pelayanannya memang bagus. Saya langsung cek ke beberapa warga yang sedang mengurus surat dan izin di sana, semua mengaku pengurusan surat selesai cukup cepat. Ini bagus. Harus ditiru daerah lain," puji Edi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, kolaborasi antar daerah bisa menjadi pintu bagi tercapainya kemajuan bersama.

"Saat tamu dari daerah lain ke sini, kami kerap saling diskusi. Di sinilah kami saling belajar, Banyuwangi juga belajar dari daerah lain apa-apa yang belum dikembangkan di sini. Di sinilah, kami saling sinergi untuk pengembangan masing-masing daerah," kata Anas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya