. Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP kembali memberikan bantuan kemanusiaan atas Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Papua.
Bantuan kedua ini merupakan tindak lanjut dimana sebelumnya Baguna PDIP sudah mengirim sembilan tenaga medis untuk membantu pasca musibah dan bencana.
Wakil Ketua Baguna DPP PDIP, Tigor Doris mengatakan, bantuan yang diberikan berupa tenaga kesehatan, bantuan sandang pangan, obat-obatan dan mainan untuk anak-anak. Adapun tenaga medis akan menanggani pasien anak-anak menderita gizi buruk, ISPA, dan diare, maupun orang dewasa yang kurang gizi.
"Ada 19 distrik yang telah berhasil diberikan pengobatan oleh tim medis dari Baguna PDIP, diantaranya Distrik Fayit, Tauro, Pirien, Bagair dana Nanai," kata Tigor, Kamis (8/2).
Tigor menjelaskan, setelah selesai melakukan pengobatan terhadap pasien campak dan gizi buruk, tim Baguna akan memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Asmat.
Menurut Tigor, salah satu penyebab terjadinya KLB tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya pola gaya hidup masyarakat yang terbiasa mengolah makanan tidak higienis.
"Masalah campak dan gizi buruk di Asmat ini sudah terjadi sejak zaman Bung Karno, karena masyarakat masih kurang pengetahuan tentang kesehatan. Kedua, sarana dan prasana kesehatan juga masih kurang. Jadi kita perlu berikan edukasi tentang kesehatan," jelas Tigor.
"Baru di zaman Presiden Jokowi ini masyarakat Papua diperhatikan," tambah Tigor.
Namun kader moncong putih ini menyesalkan kurangnya perhatian swasta terhadap musibah di Asmat. Seharusnya PT Freeport yang mengelola SDA tanah Papua, menurut dia, ikut membantu masyarakat Asmat. Sebab selama ini Freeport hanya mengalokasikan bantuan tunai, sehingga budaya masyarakat tidak berubah.
"Mestinya lahan luas di Kabupaten Asmat bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sungai dan laut juga dimanfaatkan untuk menangkap ikan, tentunya dengan alat tangkap yang memadai," usul Tigor.
Terakhir, Tigor mengimbau anggota DPRD di daerah yang mapan tidak terlalu sering ke Jakarta, namun lebih memperhatikan daerah terpencil seperti kabupaten Asmat.
"Lebih baik studi banding dengan pejabat dan legislator di daerah seperti Asmat, saya yakin lebih bermanfaat daripada hanya memberi kritik dari luar," pangkas Tigor.
[dem]
