Berita

Sutriyono/Istimewa

Bisnis

Impor Beras Bertentangan Dengan Semangat Empat Pilar

JUMAT, 09 FEBRUARI 2018 | 00:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kebijakan pemerintah mengimpor beras sangat melukai petani. Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras.

"Kebijakan pemerintah mengimpor beras sungguh menyakitkan, tidak adil bagi petani. Bukankah tidak lama sebelumnya pemerintah umumkan swasembada beras. Tiba-tiba impor beras. Presiden harus dengan jeritan hati petani," ujar anggota FPKS MPR RI Sutriyono saat memberi Sosialisasi 4 Pilar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (7/2).

Sutriyono mengatakan, sepanjang 2017 Indonesia berhasil mencapai swasembada padi, bawang, jagung, dan cabai. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan ini harusnya diapresiasi dengan kebijakan lain yang pro masyarakat petani.


"Karena keringat mereka swasembada pangan ini tercapai. Bukan dibalas dengan kebijakan impor," tegasnya.

Lebih lanjut menurut dia, kebijakan impor beras tidak sejalan dengan semangat Empat Pilar, terutama Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

"Dalam UUD dan Pancasila, keberpihakan terhadap rakyat dengan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," tukasnya.[dem]

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya