Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan memanggil Puan Maharani untuk dimintai kesaksian terkait kasus proyek pengadaan KTP elektronik yang berbuntut korupsi.
"Tentu saja saksi-saksi yang kita panggil kalau memang ada informasi yang dibutuhkan dari para saksi tersebut," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi , Kamis (8/2).
Febri mengatakan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menelisik keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun itu. Lembaga anti rasuah, kata dia, bakal meminta keterangan semua pihak yang mengetahui rentetan kasus ini.
"Jadi pemanggilan saksi itu tidak karena orang-orang menduduki jabatan tertentu semata, tapi lebih karena ia dipandang mengetahui, mendengar, atau bahkan melihat bagian dari peristiwa pidana yang sedang kita telusuri tersebut," ujarnya.
Meski begitu, Febri mengaku belum tahu kapan penyidik membutuhkan keterangan Puan untuk mengungkap kasus KTP el lebih terang.
"Sejauh ini belum ada," pungkas Febri.
Sejak awal pengusutan KTP el, KPK tak pernah meminta keterangan Puan Maharani. Ketika anggaran proyek KTP el digodok DPR, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP. Sementara, ketua fraksi lainnya seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa.
Mantan anggota DPR dari PDIP Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pernah menyampaikan perkembangan pembahasan proyek KTP el kepada kepada Puan Maharani selaku Ketua Fraksi PDIP.
Sementara mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap pernah mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi termasuk KTP el. Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.
"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman saat bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2).
[dem]
