Negara-negara Timur Tengah harus memperbaiki regulasi terkait pekerja migran. Belum jelasnya regulasi terkait pekerja migran menjadi alasan Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke banyak negara di Timur Tengah.
Padahal jumlah moratorium yang dihasilkan pekerja migran terbilang besar dan mampu menggerakkan perekonomian di daerah asalnya. Negara yang dimaksud adalah Oman, Qatar, Yaman, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania.
"Pemerintah harus mendorong negara-negara tersebut untuk memperbaiki regulasi terkait pekerja migran. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki banyak calon pekerja migran yang ingin bekerja untuk memperbaiki kesejahteraan diri dan keluarganya," jelas peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi kepada redaksi, Kamis (8/2).
Menurutnya, perbaikan regulasi sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban mereka di negara penempatan kerja.
"Perbaikan regulasi juga harus mempertimbangkan potensi masalah hukum yang akan timbul antara pekerja migran dengan majikannya. Hal ini kan yang selalu menjadi masalah untuk pekerja migran Indonesia," jelas Hizkia.
Pekerja migran merupakan tulang punggung keluarga dan desa mereka melalui remitansi senilai USD 8 miliar per tahun (data 2014). Bank Dunia memperkirakan remitansi telah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga sebesar 26,7 persen (2000-2007). Mengingat sebagian besar dari pekerja migran adalah perempuan, remitansi turut memberi mereka status finansial yang lebih baik, dan pada akhirnya berkontribuasi pada kesetaraan gender.
"Pemberlakuan moratorium ini sudah menyebabkan hilangnya potensi remitansi senilai Rp 37 triliun atau setara dengan USD 3 miliar. Remitansi yang dihasilkan para pekerja migran dikirim kembali ke daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai pendidikan anak, memberikan modal kerja untuk berwirausaha, menggerakkan perekonomian keluarga dan juga desa," terang Hizkia.
Ditambahkannya, pemberlakuan moratorium juga dikhawatirkan akan memunculkan pasar gelap untuk mereka yang ingin menempuh cara ilegal untuk bekerja di negeri orang.
"Tidak hanya itu, para calon pekerja migran ini juga berpotensi menjadi korban perdagangan manusia," imbuh Hizkia.
[wah]
