WAJAR kalau SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mempidanakan siapa saja yang dia anggap telah melakukan fitnah ataupun kriminalisasi terhadap dirinya. Sebagai warga negara yang taat hukum, SBY juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
Untuk itu, SBY melakukan tuntutan melalui prosedur hukum -menuntut pihak yang dia anggap bersalah-.
Tetapi pernyataan SBY menjadi sangat berlebihan atau "lebay" -meminjam istilah kaum milenia- jika untuk kebutuhan kepastian hukum dan keadilan, SBY sebagai bekas Presiden lalu berucap "Ini adalah Perang Saya... This Is My War…"
Ucapan SBY tersebut terlontar dari pernyataan persnya pada awal pekan ini. SBY merasa difitnah dalam kasus e-KTP. Nama SBY disebut dalam persidangan kasus ini oleh Mirwan Amin, mantan anak buah SBY di Partai Demokrat.
Mirwan Amir yang juga mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI menyebut SBY mendukung diteruskannya proyek e-KTP. Mirwan Amir saat ini sudah pindah ke Partai Hanura.
Mengapa berlebihan?
Pernyataan itu terlalu mendramatisir. Sebab sebelum menyatakan "…. This Is May War…." SBY mengaku mendapat tawaran berbagai bantuan dari bermacam-macam kalangan. Tapi semua tawaran itu dia tolak dan ingin menghadapinya sendiri...
Pernyataan ini selain menyiratkan sebagai sebuah karakter berarogansi dari sosok yang memiliki kekuatan politik tersendiri, belum apa-apa sudah mencoba mempengaruh opini publik.
Adalah hak azasi SBY untuk bersikap arogan seperti yang dilukiskaan di atas. Tetapi adalah hak stiap warga biasa pula di era demokrasi ini untuk mengkritisi pernyataan dan sikap pemimpin yang bersifat "out of the context".
Warga biasa seperti saya berhak menilai dimana letak tidak patutnya cara seorang bekas Presiden melakukan upaya mencari keadilan.
Kalau memang sudah bulat menuntut secara hukum, yah sudah. Tunttut sajalah. Tapi jangan lagi pernyataan sikap itu dibumbui oleh kosa kata yang berbau atau bernada ancaman. Atau mengait-ngaitkan persoalan lain secara berlebihan.
Ngeri kali mendengarnya. Kalau preman yang menganncam, sudah hal biasa. Bisa saja sekedar sebuah gertakan. Tapi jika seorang jenderal, bekas Presiden dan memiliki segala-galanya, yang mengancam, jelas berbeda. Mengerikan dan menakutkan.
Bahkan bertambah dramatis serta mengerikan, berhubunng ketika SBY menggelar konperensi pers untuk menyatakan perang, SBY membentuk panggung pengumuman itu begitu 'menakutkan'.
Hampir semua anggota keluarga terdekat dan para loyalis, berdiri di samping kiri dan kanan serta belakang. Seakan di depan mereka eksis sebuah kekuatan yang sudah lebih dulu membuat panggung untuk berperang. Menunjukkan bahwa untuk menuju ke Panggung Perang tersebut, SBY sudah direstui oleh semua kekuatan.
Ucapan SBY tersebut berlebihan. Karena bisa menimbulkan berbagai multi tafsir. Yang semuanya, jika tak terkendali, cukup kontra produktif bagi penegakan hukum di sebuah negara hukum.
Negara kita sedang tidak berada dalam situasi perang. Aparat keamanan apakah itu Polri atau TNI, tidak pernah memberi sinyal bahwa Indonesia sedang dalam ancamanm perang dari luar. Tapi tiba-tiba seorang bekas Presiden mendeklarasikan adanya perang. Padahal, perang itu, sebua perang pribadi.
Yang merupakan perangnya sendiri terhadap warga bangsa negara ini. Ini namanya, sesama rakyat dipaksa untuk berperang (saudara).
Seandainya SBY bukan seorang bekas jenderal yang dilatih negara untuk siap berperang mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, mungkin ucapan "This Is My War…", tak perlu menimbulkan keterkejutan dan ketakutan.
Juga menjadi sangat aneh, kalau seorang Ketua Umum sebuah partai yang pernah berkuasa, lalu memiliki konsep dan perspektif perang dalam situasi yang tidak ada perang.
Bukankah SBY sebagai pemimpin Partai Demokrat wajib menciptakan dan menegakkan sebuah situasi politik yang damai?
Apalagi kalau SBY masih yang ingin agar dinastinya, bisa meraih kembali kekuasaan di republik ini -SBY seharusnya bisa merangkul semua kekuatan. Jadi bukan sebaliknya- memerangi siapa saja yang dia anggap berseberangan dengannya?
Berbagai konsekwensi bisa muncul akibat dari pernyataan "This Is My War…" Bisa jadi para penegak hukum, menjadi was-was dalam memproses tuntutan hukum ini. Kalau sudah begitu hasilnya bisa tidak sesuai dengan keadilan.
Misalkan perlakuan terhadap pihak yang dituduh memfitnah oleh SBY, harus ditangani secara ekstra di luar koridor hukum. Dengan cara seperti penegakan hukum di negara mafioso. Melawan para mafia, harus gunakan senjata tajam, "kill silently and act softly plus violence-free".
Pernyataan "This Is My War" bisa menjadi semacam pesan dan penegas. Hal mana, cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan.
Bisa saja penegak hukum yang akan memproses tuntutan tersebut, terpengaruh oleh 'diskresi' SBY yang oleh Etika Kenegaraan, masih diberi status sebagai Presiden bukan ex-Presiden.
Diskresi itu menjadi perhitungan dan pertimbangan mengingat status SBY . Yang masih diberi pengawalan ketat oleh regu Paspampres -25 jam sehari, 8 hari seminggu, kemana dan dimanapun dia berada. Maaf salah ketik. Maksud saya diberi penjagaan dan pengawalan yang tak putus-putusnya- baik saat beraktifitas maupun tengah beristirahat.
Hal lain yang mengemuka dari pernyataan "This Is My War" adalah menghadapi persoalan fitnah atas dirinya, SBY sebagai seorang purnawirawan jenderal memperlihatan sikap bahwa dia siap berperang dengan siapa saja.
Memang apa yang dikatakan oleh SBY, perlu kita simak dan pahami. Bahwa selama ini ia banyak difitnah. Tetapi menurut logika politik, seorang tokoh sekaliber SBY, tidak mungkin lepas dari berbagai serangan, termasuk fitnah.
Serangan bisa sekedar mau melihat bagaimana kuatnya daya tahan SBY atau memang mau mengajak dia masuk dalam kamar peperangan. Yang pasti, dengan reaksinya ini, SBY nampaknya tidak (mau) berkaca kepada dua Presiden RI terdahulu. Yakni Soekarno dan Soeharto.
Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, tidak sedikit "fitnahan" yang dia terima. Sudah meninggalpun, "kotoran fitnah-nya" masih dilempar ke keluarganya. Gara-gara "fitnah" capaian positif yang dibuat Soeharto selama jadi Presiden, menjadi seperti hal yang tak ada artinya sama sekali.
Hebatnya Soeharto, tak ada reaksi. Pak Harto tidak melakukan tuntutan hukum terhadap bekas anak buahnya. Semoga saya tidak salah pantau.
Pendek kata kharismah dan sikap Pak Harto sebagai "guru", gagal dipahami oleh SBY yang boleh disebut sebagai "murid" rezim Orde Baru.
Atau coba lihat Soekarno. Apakah dia melakukan tuntutan terhadap pemfitnahnya? Yang menuduhnya sebagai Presiden yang terlibat dalam usaha kudeta PKI pada 30 September 1965?
Tuduhan itu lebih dari fitnah. Ditulis dalam sejarah dan isinya diajarkan ke generasi judah. Sebab isi tuduhannya tidak masuk akal.
Seorang Presiden (Soekarno) yang sedang berkuasa, lalu dituduh terlibat dalam usaha penggulingan kekuasaan (nya). Artinya Soekarno difitnah karena mau menggulingkan kekuasaan Soekarno sendiri. Yang terjadi justru Soekarno, benar-benar digulingkan oleh kekuatan lain. Bukan oleh dirinya sendiri.
Jasa Soekarno sebagai Proklamator, penemu Pancasila, -maaf, kalau boleh menggunakan logika- jelas jauh lebih besar dibanding jasa yang dibuat oleh SBY terhadap bangsa dan negara RI ini.
Kalau tokah Soekarno -selama berkuasa pernah menghasilkan sejumlah kerusakan bagi NKRI, kerusakan itu secara subyektif tak ada apa-apanya dibanding kerusakan yang terjadi selama periode kepemimpinan SBY, 2004-2014.
Baik disengaja atau tidak, kerusakan yang ditimbukan oleh kekuasaan Soekarno, tak terbandingkan yang terjadi selama SBY berkuasa.
Soekarno memang sudah lama meninggal. Tapi sekalipun sudah meninggal, tak berarti ahli waris atau keluarga, tetap berhak melakukan tuntutan. Yang terjadi pasca dia tak berkuasa, tidak ada tuntutan. Yang ada ungkapan yang mengemuka dan membuat banyak pihak yang tak tahu fakta sejarah miris dan trenyuh.
Bahwa ketika Soekarno mau dilengserkan, sewaktu dia mau diusir dari Istana Kepresidenan, sejumlah pembantu atau loyalisnya, meminta agar Soekarno melawan. Dukungan akan diberikan oleh para pendukungnya, asalkan Soekarno siap "berperang".
Pengusiran dari Istana, bukan lagi sebuah fitnah. Tapi pelecehan dan penghinaan oleh sekelompok elit yang haus kekuasaan, menggusur Soekarno dari singgasana.
Tapi jawab Soekarno, "tidak".
Menurut Soekarno, jika dia lakukan perlawanan, maka akan terjadi Perang Saudara. Soekarno bersikap demikian, karena dia tidak sekedar Presiden atau bekas Presiden maupun pendiri partai terbesar di zaman pasca kemerdekaan - PNI.
Melainkan karena Soekarno seorang negarawan yang berjiwa besar. Pemimpin yang hanya berpikir bagaimana nasib dan keadilan seluruh rakyat Indonesia, tidak tergerus.
Soekarno di eranya, memang mendeklarasikan perang. Terhadap Malaysia, bangsa lain dan kaum penjajah. Pihak yang sampai saat ini masih mendominasi perekonomian dunia. Tapi tidak pernah terhadap bangsanya sendiri.
Terhadap tokoh-tokoh pemberontak pun, seperti PRRI/Permesta dan DII/TII dia masih tawari rekonsiliasi. Terhadap penerbang AURI, Kapten Maukar yang berusaha membunuhnya melalui tembakan senjata dari peswat Mig ke Istana, Soekarno, masih memberi maaf.
Pemberian maaf juga diberikannya kepada Kolonel Zulfkifli Lubis, sosok yang diebut-sebut terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Soekarno. Yang terkenal dengan sebutan Peristiwa Cikin.
Ini semua membedakan sifat, gaya dan karakter Presiden Soekarno dan Presiden SBY. Soekarno tidak reaktif dan cengeng - sista and bro.
Pak atau mas Presiden SBY belum terlambat menarik deklarasi perang "This is My War".
SBY perlu melakukan introspeksi, retrospeksi atau ulasan, mengapa pihak yang memfitnahnya, merupakan pihak-pihak yang dulunya merupakan eksponen politik dalam partai yang sama dengannya?
Pasti ada yang salah dan perlu dikoreksi. Tapi kesalahan dan koreksi itu, tidak harus melalui perang.
Ralatlah pernyataan "This Is My War".
Percayalah, kebesaran hati dan keikhlasan SBY sebagai pemimpin - jika mau meralat jika mau menarik deklarasi perang, niscaya hasil baiknya akan dituai oleh bangsa ini.
Terutama para ananda, cucunda SBY sendiri - jika di tahun-tahun yang temperatur politiknya sedang meninggi, SBY mampu membawa Indonesia ke suasana yang lebih damai dan kondusif. Semoga tersimak.
[***]
