. Pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang tidak menghendaki anggota DPR menjalani tes urine dalam rangka deteksi penggunaan narkoba dinilai mengecewakan.
"Bagi Pemuda Muhammadiyah, pernyataaan Ketua DPR sangat mengecewakan dan wajib di direspon oleh Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para ketua umum partai," kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Farid Ari Fandi melalui pesan elektronik kepada redaksi, Selasa (6/2).
Tes narkoba, lanjut dia, perlu dilakukan terhadap seluruh anggota DPR untuk tegaknya marwah lembaga DPR. Jangan sampai DPR sebagai lembaga distribusi otoritas kekuasaan justru terindikasi menjadi penguasaan sarang mafia narkoba.
Karenanya, kata Farid, pernyataan Ketua DPR tersebut perlu direspons oleh Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para ketua umum partai dalam rangka membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, memiliki kualitas kinerja yang tinggi dalam melakukan kerja-kerja layanan dalam menyerap aspirasi publik.
"Benar atau tidaknya setiap anggota parlemen mengkonsumsi narkoba, perlu segera dilakukan tes oleh BNN. Tidak hanya tes urine namun juga tes rambut wajib dilakukan. Agar hasilnya benar-benar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, membawa rasa keadilan dan tegaknya marwah lembaga," kata Farid.
Dia menekankan penangkapan staf sekretariat DPR Robby Salam terkait peredaran narkoba menandakan lembaga DPR belum bersih dari peredaran narkoba. Sudah jadi berita umum ada anggota Dewan tertangkap memakai narkoba. Publik juga masih ingat pesan terakhir terpidana mati bos narkoba Freddy Budiman tentang keterlibatan anggota Dewan.
Karenanya, sambung Farid, upaya yang disinyalir saling melindungi antar anggota DPR dengan meminta tidak ada pemeriksaan tes urine, membuktikan sekali lagi jika marwah lembaga legislasi sedang dipertaruhkan, diuji dalam komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik.
"Kita menjadi saksi bagaimana minimnya produktifitas lembaga ini, mengeluhnya pemerintah dan masyarakat pada produk legislasi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat. Belum lagi bukti Indonesia menjadi target peredaran narkoba. Artinya bisa jadi perlindungan peredaran itu sampai ke dalam gedung yang terhormat, bila tidak segera dibuktikan apakah anggota dewan terbebas dari narkoba," papar dia.
Untuk itu, Farid menyampaikan Pemuda Muhammadiyah mewarning dengan segala produktifitas lembaga ini bila tidak segera dilakukan pemeriksaan. Artinya ini menjadi penguat bahwa lembaga BNN harus segera melakukan pemeriksaan.
"Kita berharap negara ini mampu benar benar memilih pemimpin yang amanah menampuk kepercayaan setiap warga negara. Tetapi bagaimana itu bisa berlangsung bila masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa setiap perwakilan mereka benar benar terbebas dari narkoba dan zat psikotropika. Padahal diawal mendaftar menjadi caleg, itu menjadi prasyarat utama," demikian kata Farid.
[dem]
