. Ekonom sekaligus aktivis dan peneliti tambang, Salamuddin Daeng dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena tulisannya yang dianggap mengkritik pemerintah.
Laporan itu kini ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Derian menjelaskan soal alasan polisi menerima laporan tersebut.
"Pada prinsipnya setiap laporan dari masyarakat diterima," kata Adi Deriyan Jayamarta saat dikonfirmasi, Senin (5/1).
Mantan Kasubdit I Ditipidkor Bareskrim Polri itu mengatakan, dari setiap laporan dari masyarakat akan dipelajari apakah dikuatkan dengan bukti-bukti pendukung yang menguatkan laporan itu sendiri.
"Apabila tercapai yang didakwa maka ada kewajiban bagi kita untuk membuatkan laporan," jelas Adi.
Salamuddin Daeng dituduh telah melakukan ujaran kebencian kepada pemerintah terkait tulisannya yang berjudul 'Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport.'
Tulisan tersebut bagi si pelapor dituduh telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media eletronik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Dalam menghadapi upaya kriminalisasi tersebut, Salamuddin Daeng didampingi oleh Ali Lubis seorang pengacara muda dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). ACTA sendiri dipimpin oleh advokat muda yang juga mantan aktivis 1998 Habiburokhman.
Tulisan Salamuddin Daeng tentang Freeport sangat terkait dengan pengetahuannya yang sangat dalam tentang wujud nyata eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sebuah kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang.
Salamuddin Daeng adalah seorang aktivis sejak zaman mahasiswa (1998). Ketika menjadi aktivis LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Salamuddin Daeng menerbitkan buku pandangannya yang merupakan hasil penelitiannya tentang eksploitasi di sektor pertambangan. Buku tersebut berjudul 'Penjajahan Dari Lubang Tambang.'
Tulisan Salamuddin Daeng yang diperkarakan tersebut jelas merupakan sebuah pandangan politik dan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dalam divestasi saham Freeport.
[rus]
