Wartawan BBC Ditahan/Ditjen Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Timika menahan paspor jurnalis asing, BBC asal Australia, Rebecca Alice Henschke akibat cuitan di akun twitter pribadinya.
Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno mengatakan, cuitan Rebecca yang menulis bantuan untuk anak-anak gizi buruk di Papua berupa mi instan dan biskuit dinilai menghina anggota TNI yang bertugas di satgas KLB Asmat, Papua.
“Cuitannya dapat menimbulkan persepsi dan kesan negatif terhadap Pemerintah. Tindakan keimigrasian yang dilakukan adalah menahan Paspor yang bersangkutan sampai dengan proses pemeriksaan selesai dilakukan,†ujar Agung melalui keterangan pers kepada wartawan, Sabtu (3/2).
Melalui akun twitternya, @rebeccahenschke, Rebecca menuliskan, "this is the aid coming in for severely malnourished children in Papua - instant noodles, super sweet soft drinks and biscuits" sebagai keterangan foto yang diunggahnya. Pada gambar terlihat foto beberapa kardus biskuit, mie instan dan minuman ringan yang menurut Rebecca adalah bantuan bagi penduduk Asmat.
Dari keterangan TNI, cuitan itu tidak sesuai kenyataan bahwa foto di dermaga itu bukan sumbangan, melainkan barang-barang dagangan yang kebetulan ada di lokasi.
Agung menjelaskan cuitan Rebecca dipermasalahkan karena pemerintah telah berusaha sangat keras dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap bencana yang saat ini menimpa masyarakat Asmat.
“Cuitan di akun pribadinya tidak hanya menyinggung Pemerintah tetapi juga masyarakat Indonesia yang selama menyaksikan kemajuan pembangunan di wilayah Papua, serta mencederai profesi jurnalis yang harus berimbang dalam pemberitaan berdasarkan fakta yang ada,†tambah Agung.
Agung mengatakan pihak Imigrasi Timika bersama Tim Pengawas Orang Asing (PORA) terus memantau perkembangan kasus tersebut.
"Perbuatan Jurnalis BBC warga negara Australia Rebecca Alice Henschke tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga menjadi pembelajaran bersama bagi orang asing lainnya agar ketika tinggal dan berada di wilayah Indonesia harus menghormati peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, seperi kata pepatah 'Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung'," demikian Agung.
[san]
