Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perfilman.
"Sangat disayangkan, UU Perfilman yang sudah dikeluarkan sembilan tahun lalu, hingga kini belum diberlakukan,†kata Zulhas saat menerima Panitia Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).
Zulhas membeberkan ada salah satu dari keluarganya yang belum lama ini membuat film dengan modal menjual tanah miliknya hanya untuk mendapat sepuluh layar di bioskop saat pertunjukannya.
“Ini sungguh memprihatinkan,†ujarnya.
Zulhas berharap melalui UU perfilman nanti, film Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum untuk berkesempatan dipertunjukkan serta mendapatkan penonton yang memadai.
Untuk itu, Ketua Umum PAN itu menyatakan kesediaannya untuk membuka kegiatan Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman yang akan berlangsung 2-3 April di Surabaya.
“Makanya ada di antara masyarakat perfilman ini yang bersedia menjadi anggota DPR. Biar bisa memperjuangkan hal-hal seperti ini,†candanya.
Sementara itu Ketua Pelaksana Kongres Sonny Pudjisasono menyampaikan, pihaknya saat ini terus menghimpun permasalahan dalam penyelenggaraan perfilman nasional untuk nanti dibahas di dalam kongres.
“Selain masalah UU Perfilman yang tidak dilaksanakan setelah sembilan tahun diundangkan, melalui kegiatan sarasehan kami menginventarisasi berbagai masalah. Diantaranya tentang Piala Citra yang semakin kehilangan marwahnya, tentang tata edar yang tidak adil, tentang masalah sensor, dan lainnya,†kata Sonny.
Saat ini, kata Sonny, pihaknya terus menelusuri bebagai masalah yang akan disusun untuk menjadi materi kongres. Pihaknya menemukan banyak indikasi tidak beres dalam perfilman nasional.
Wina Armada Sukardi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga berperan sebagai Pengarah (Steering Committe) dalam Kongres, mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat perfilman dalam gerakan menuju kongres adalah mendorong agar peraturan perundang-undangan dihormati semua pihak.
“Janganlah peraturan dilanggar, dengan mengakibatkan banyak pihak dirugikan, termasuk merugikan Film Indonesia,†demikian Wina.
[san]
