Politisi Kebon Sirih ikut menyoroti rencana pembangunan gedung komersial di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Jakarta Utara. Disorot karena gedung rencananya dibangun di atas lahan hijau. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) pun diminta tidak asal merubah peruntukan karena dapat menyalahi peraturan.
"Perubahan peruntukan harus kita lihat rencana detail tata ruang (RDTR)-nya. Kalau memang awalnya ruang terbuka hijau (RTH) pasti tidak bisa diubah menjadi kawasan komersil," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (31/1).
Gembong mengatakan, RDTR mengikat program kerja dinas terkait di Pemprov DKI Jakarta. Termasuk peruntukan lahan bagi ruang terbuka hijau, maupun Dinas KUMKMP, tetap harus mengacu pada RDTR tersebut.
"Apapun peruntukannya, baik itu lokasi komersil maupun UKM dan lainnya, tetap harus mengacu pada peraturan hukum yang ada," ujar Gembong.
Warga yang bergabung dalam RW 12, 14 dan 15 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berserta para mantan pemulung di kawasan itu menolak dengan tegas, atas rencana pembangunan gedung komersial di Jalan Pluit Karang Indah Timur.
Para pemulung menolak pembangunan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena sebelumnya mereka dipindah dari lokasi itu untuk alasan jalur hijau. Saat ini foto-foto desain perencanaan kawasan komersial itu sudah tersebar di kalangan wartawan di Balaikota DKI.
"Kami dari Ikatan Pemulung Penjaringan menolak rencana Pemprov DKI tersebut. Dulu kami mau pindah tanpa diberikan uang kerohiman karena lahan itu akan dijadikan jalur hijau. Kenapa sekarang lahan itu mau dikomersilkan," ucap Ketua Ikatan Pemulung Penjaringan, Muhammad Hasyim.
[dem]
