Ambisi Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Nasdem DPRD DKI mendorong hak interpelasi atas beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dinilai tidak akan berjalan alias mandek.
"Saya jamin hak interpelasi yang diwacanakan Fraksi PDIP dan Nasdem tidak akan berjalan. Karena penggunaan hak interpelasi itu berliku dan nggak gampang," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga, Rabu (31/1).
Salah satu kebijakan Anies-Sandi yang dipersoalkan parpol pengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu terkait penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana salah satu ruas jalan di sana, Jalan Jati Baru Raya ditutup hampir sepanjang hari hanya untuk dijadikan lapak jualan bagi pedagang kaki lima (PKL).
Kebijakan Anies-Sandi lain yang disorot adalah rencana dilegalkannya pengoperasian angkutan tradisional becak di kawasan pemukiman.
"Padahal PKL dan becak itu identik dengan wong cilik yang selama puluhan tahun menjadi tagline PDIP. Mestinya PDIP mendukung kebijakan Anies-Sandi soal PKL dan becak," ujar Rico.
Rico justru mendorong PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI untuk serius menuntaskan sederet kasus yang berlangsung sejak era Jokowi, Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Sejumlah kasus di Pemprov DKI yang perlu diinterpelasi PDIP diantaranya dugaan korupsi RS Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta dan pembelian lahan Cengkareng.
"Pertanyaannya, kenapa PDIP sebagai fraksi terbesar tidak melakukan interpelasi atas masalah-masalah itu. Karena itu lebih fair," tegas Rico.
Di sisi lain, lanjut Rico, soal program Anies-Sandi yang dinilai menjadi ganjalan, PDIP sepatutnya cukup memanggil SKPD terkait.
"Kalau niatnya baik nggak perlu interpelasi. Cukup panggil SKPD. Kalau interpelasi justru terkesan sengaja mengancam," cetus Rico.
Rico mengungkapan pola ancaman sudah tidak bisa dilakukan saat ini, sebab pemimpin di Pemprov DKI sudah berbeda dari sebelumnya.
"Sudah nggak zamannya lagi ancam mengancam. Yang berkuasa sudah berbeda," tugas Rico.
Bahkan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang pernah mengancam Anies soal reklamasi Teluk Jakarta langsung mendapat perlawanan dengan konstitusi.
"Begitupun sekarang soal interpelasi, pasti akan dilawan Anies dengan konstitusi," pangkas Rico.
[dem]
