Update LHKPN Cakada 2018: Tertinggi 350 Miliar Hingga Terendah Rp 5 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai 30 Januari 2018 siang telah menerima laporan terverifikasi harta kekayaan (LHKPN) dari 1.150 calon kepala daerah (Cakada) yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018.

Jumlah ini cukup signifikan dibandingkan Pilkada tahun 2017 yang berkisar 691 laporan. Lagipula memang pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini lebih banyak yakni di 171 daerah.

Namun dari jumlah harta kekayaan rata-rata tahun ini ada penurunan di kisaran Rp 21 miliar, sementara tahun lalu hingga Rp 182 miliar.

Perbedaan menonjol dibandingkan Pilkada tahun lalu juga terlihat pada laporan harta kekayaan tertinggi masing-masing calon. Tahun ini ditempati calon gubernur Sumatera Utara dengan nilai total Rp 350 miliar. Masih kalah jauh dari laporan harta Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2017 lalu, yakni sebesar Rp 3,9 triliun.

Kemudian untuk laporan harta kekayaan terendah, tahun lalu dipegang Wakil Walikota Payakumbuh senilai total Rp 23,5 juta. Sedangkan tahun ini merosot jadi Rp 5 juta berdasarkan LHKPN walikota Kota Bau-Bau.

Masih ada 20 pelaporan lagi yang belum terverifikasi dan perlu perbaikan.[wid]