Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana menyayangkan masih banyaknya lahan rawa lebak yang belum ditangani dengan baik, padahal lahan rawa lebak memiliki potensi sebagai lumbung pangan.
"Peluang membangun lumbung pangan ada di lahan rawa, untuk itu perlu ditangani dengan baik" kata Dadih kepada wartawan, Selasa (30/1).
Dadih menjelaskan luas lahan rawa di Indonesia menurut data yang tercatat di Badan Litbang Pertanian mencapai 34,4 juta hektar, terdiri dari lahan pasang surut seluas 20,1 juta hektar dan lahan rawa lebak seluas 13 juta hektar.
Untuk itu, Pending mengaku optimis bila lahan rawa ini bisa dikelola dengan baik akan dapat memberikan provitas dan peningkatan intensitas pertanaman (IP). Sehingga cita-cita menjadi lumbung pangan dunia bisa terwujud.
Optimasi lahan rawa difokuskan pada peningkatan provitas dan peningkatan intensitas pertanaman (IP). Saat ini intensitas pertanaman di lahan rawa rata-rata baru satu kali tanam (IP 100).
"Sering terjadinya air pasang di areal pertanaman yang tidak segera surut, membuat bibit terlambat tanam. Bahkan pada daerah tertentu sampai tiga kali pembibitan. Hal ini mengakibatkan biaya produksi bertambah besar," ujarnya.
Dia berharap, Sumatera Selatan menjadi model pengembangan laha rawa lebak pada tahun 2018 ini. Melalui upaya pembuatan kanal-kanal dan penyediaan pompa air berkapasitas 3000 - 3500 m3 atau 1000 liter perdetik, diharapkan lahan bisa ditanami. Sehingga IP dan provitas bisa ditingkatkan.
Pengembangan lahan rawa lebak seluas 51.250 hektar teralokasi di enam provinsi. Untuk itu Dadih berpesan kepada masing-masing provinsi sudah bisa menyiapkan sasaran dan CPCL nya. Juga agar diinformasikan agrosistem serta hidrologinya.
Kesulitan lainnya adalah masalah sumber daya manusia. Menurut Dadih kedepan perlu penyiapan atau pemahaman sumber daya manusia. Direncanakan pengelolaan lahan sistim cluster, satu manajemen dengan mengelola 100 hektar.
Dadih juga menyinggung rencana tahun 2018 serta evaluasi tahun 2017. Dia berharap adanya komitmen bersama dalam melaksanakan program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
"Segera eksekusi program yang telah disepakati agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi," paparnya.
Dadih juga berpesan agar realisasi yang sudah dicapai tahun 2017 yaitu sebesar 91, 95 persen dapat ditingkatkan lagi di tahun 2018.
Melalui rapat koordinasi ini, Dadih berharap menjadikan wadah penyempurnaan kebijakan program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan sebagai wadah evaluasi program tahun 2017. Dengan pertemuan ini diharapkan terjadinya sinergi antara kebijakan yang digariskan di Jakarta dengan rapat-rapat nasional.
[san]
