Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Gila, Bandar Batubara "Makan Daging" PLN

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menduga ada kepentingan terselubung di balik kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA).

Pada Oktober 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan HBA sebesar 93,99 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, atau naik 2,13 persen dari bulan September senilai 92,03 dolar AS.

"Gila ya..Pemerintah pemakan daging sendiri. Harga acuan batubara ditetapkan hampir dua kali lipat harga minyak. Yang beli perusahaan listrik negara PLN," kata Salamuddin melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Jumat (26/1).


"Ini adalah kebijakan memakan daging sendiri yakni PLN dan rakyat Indonesia yang harus membeli listrik mahal karena HBA mahal," sambung dia.

Pantas saja, kata Salamuddin, banyak yang bilang bisnis ketenagalistrikan di Indonesia bukan bisnis jual listrik, tapi bisnis pengusaha batu bara bekerjasama dengan pemerintah yang tega memakan daging sendiri.

"Ngeri ya," imbuh dia.

Salamuddin lantas mengaitkan kepentingan terselubung di balik kenaikan HBA dengan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

"Pantas saja ngotot bangun 35 ribu megawatt dan 70 persen adalah pembangkit listrik batubara. Ternyata sudah ada kerjasama dengan bandar batubara..sedap sekali.." tukas Salamuddin.

Dihimpun dari berbagai sumber, kenaikan harga HBA terjadi selama empat bulan berturut-turut sampai Oktober 2017. Harga referensi pada bulan Oktober jauh lebih tinggi dari harga rata-rata 82.38 dolar AS per ton sejak HBA diperkenalkan pada tahun 2010. Harga HBA tertinggi mencapai 127.05 dolar AS per ton pada bulan Februari 2011 dan terendah di 50.92 dolar AS per ton pada bulan Februari 2016. [nes]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya