Berita

Nusantara

Stop Politisasi PKL Jatibaru

SABTU, 20 JANUARI 2018 | 16:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Para pedagang kaki lima  (PKL) di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku senang mendapat kesempatan berjualan di kawasan tersebut. Selain tidak membayar sewa, pedagang juga terbebas dari pungutan-pungutan liar oknum petugas maupun preman.

Hal tersebut terungkap, saat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang ditempati 400 PKL tersebut, Sabtu (20/1).

"Bagaimana pak berjualan di sini? Apakah ada pungutan liar?" tanya Taufik.


"Tidak pak, semuanya gratis tanpa ada pungutan. Kami ingin terus berdagang di sini," jawab pedagang, di Jalan Jatibaru.

Dalam kesempatan itu, Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini, juga membawa serta anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, diantaranya Ketua Komisi D DPRD Iman Satria, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.

"Kami ingin mendengar langsung masukan dari pedagang dan juga masyarakat, sebagai bahan untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya," kata Taufik.

Lebih lanjut Taufik mengingatkan kepada sejumlah pihak yang selama ini mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, dalam menempatkan pedagang di Jalan Jatibaru untuk berhenti. Karena penempatan PKL di Jalan Jatibaru ini demi kepentingan rakyat, dan juga masyarakat luas.

"Kami mendengar sendiri masyarakat dan pedagang merasa senang dan bahagia dengan kebijakan ini. Lihat saja mereka tersenyum. Sudah lama pedagang di Tanah Abang tidak tersenyum selebar ini. Mereka berjualan dengan tenang tanpa dikejar-kejar Satpol PP," tandas dia.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya