Berita

Ongen Sangaji/Net

Politik

DPD Dan DPC Versi Ambhara Diultimatum Insyaf

SABTU, 20 JANUARI 2018 | 16:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengurus DPD dan DPC Partai Hanura kubu Ambhara yang dimotori Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo dan Sarifuddin Suding diperingatkan untuk insyaf. Mereka diminta bergabung dengan kepengurusan sah di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Harry Lontung Siregar.

"Kami tunggu teman-teman DPD dan DPC yang salah jalan untuk mendatangi Hotel Manhattan sampai batas waktu Minggu (21/1) besok jam 11.00 WIB," kata Ketua Paguyuban DPD Partai Hanura Seluruh Indonesia, Mohamad Ongen Sangaji, kepada wartawan, Sabtu (20/1).

Ongen menggaransi pengurus DPD dan DPC yang menyatakan kesetiaan kepada Partai Hanura pimpinan OSO-Harry tidak akan diberikan sanksi apapun.


"Dijamin mereka yang kembali bergabung dengan Hanura OSO-Harry tidak akan dipecat maupun PAW (Pergantian Antar Waktu) dari DPR atau DPRD," tegas Ongen.

Dalam kesempatan tersebut, Ongen yang juga Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta mendorong agar seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Hanura agar selalu kompak untuk menghadapi verifikasi fakta KPU dan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah.

"Kita juga harus bersiap menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Jangan mau diacak-acak oleh Sudding cs yang memiliki kepentingan tertentu," ujar Ongen.

Ongen juga menuding Sudding cs telah melakukan kebohongan terhadap pengurus DPD dan DPC yang menghadiri Munaslub Bambu Apus pada 18 Januari lalu. Dimana dalam undangannya disebutkan kegiatan tersebut mengatasnamakan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

"Faktanya sejak sebelum Munaslub Bambu Apus sampai saat ini pengurus DPD dan DPC  tidak pernah bertemu dengan Pak Wiranto. Ini namanya pembohongan luar biasa," cetus Ongen.

Menanggàpi adanya proses SK Kemenkumham usulan Munaslub versi Bambu Apus sebagai kelompok Munaslub dengan Ketua Umum Marsdya (Purn) Daryatmo, Ongen juga menyatakan kegeramannya.

"Yang pasti, kami pemegang sah SK Kemenkumham, sedangkan kelompok mereka (Bambu Apus) baru mengusulkan (proses). Kami tidak akan mengikuti kejahatan politik yang dilakukan oleh kelompok kecil ilegal," terang Ongen.

Diketahui, hingga Jumat (19/1) malam,  sebanyak 17 DPD dan 290 DPC Partai Hanura menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan OSO-Harry. Hal itu disampaikan langsung oleh masing-masing ketua DPD yang hadir dalam pernyataan sikap di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan.


Beberapa DPD yang hadir antara lain DPD Bali, Maluku Utara, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kepri, Jambi.


Seperti diberitakan sebelumnya, konflik internal melanda Partai Hanura. Sejumlah kader Hanura yang tergabung dalam kubu Ambhara menyatakan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta Odang, dan memecatnya dari jabatan ketua umum. Kubu Ambhara juga menggelar Munaslub dan menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya