Berita

Rachmat Mulyana Memet/JRPP

Kesehatan

Saatnya Pemprov DKI Fasilitasi Layanan Daring Kesehatan

KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 07:42 WIB | LAPORAN:

Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesegera mungkin membuat layanan kesehatan berbasis daring.

"Sudah saatnya pemerintah membuat layanan yang terintegrasi, berbasis online. Bagus juga ide teman-teman Sahabat Anies-Sandi kalau untuk transportasi dan makanan saja kita bisa simpel hanya dengan buka smartphone, kenapa tidak untuk layanan kesehatan tidak," kata Wakil Ketua IRSJAM, Rachmat Mulyana Memet dalam acara diskusi bulanan tiga bulan Kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta, kemarin.

Rachmat juga menceritakan keprihatinannya atas masih mengantrinya pasien- pasien di eumah sakit, terutama pada pasien yang menggunakan fasilitas BPJS.


"Sampai hari ini masih terjadi antrian itu, bahkan bisa dari dini hari. Banyak yang dari jam 03.00 pagi datang ke RS hanya ingin menunggu loket pendaftaran dibuka, belum lagi nanti mengantrinya. Kasihan," imbuh Rachmat.

Lebih lanjut Rachmat menegaskan, jika Pemprov Jakarta bisa menintegrasikan layanan kesehatan secara daring maka sangat membantu warga secara keseluruhan. Hal ini dirasakan karena program-program layanan kesehatan sebelumnya masih belum terasa maksimal.

"Saran dari kami juga mengingat antrian begitu panjang, ini harus ada layanan kesehatan secara online dan terintegrasi, catatannya ini harus bisa diakses oleh semua rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit pemerintah daerah tapi swasta juga," pungkas.

Dalam kesempatan yang sama Chief IT Bidang Kesehatan Sahabat Anies-Sandi, Budi Setyanto menjelaskan perlunya sistem daring dalam pelayanan kesehatan. Ia juga menjelaskan konsep aplikasi yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau disederhanakan ini aplikasi kaya gojek ataupun aplikasi lain. Selain ini bisa solusi masalah antrian di tiap RS, ini juga sekaligus setiap warga bisa konsultasi dengan dokter-dokter," tutur Budi dalam forum tersebut.[wid]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya