Berita

RMOL

Nusantara

Apkasi Tolak Rencana Kemendag Mengimpor Beras

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 13:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memastikan penolakan atas rencana Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras.

Menurut Ketua Umum Apkasi Mardani Maming, saat ini banyak daerah masih mengalami surplus beras sehingga rencana impor itu justru mengancam perekonomian petani. Pemerintah juga semestinya punya data valid soal stok beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan.  

"Harus dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan. Apakah benar-benar beras langka, sehingga perlu dilakukan impor dari negara lain," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/1).


Mardani yang juga bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menambahkan, jika stok beras nasional masih mencukupi namun Kemendag justru mengimpor maka kesejahteraan petani akan terganggu. Sebab, impor berdampak pada harga beras di dalam negeri.

"Masuknya beras dari luar ini akan berdampak pada harga jual beras petani kita. Otomatis harga ini akan mengganggu petani kita karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar tersebut," paparnya.

Dia melihat bahwa tidak seharusnya Indonesia mengalami kekurangan beras. Pulau Kalimantan yang secara geografis berdekatan dengan Jawa sejatinya bisa dimanfaatkan menjadi lumbung beras. Persawahan di Pulau Jawa terus berkurang karena kepadatan penduduk yang terus bertambah. Sementara Kalimantan masih memiliki banyak lahan kosong.

"Nah, tinggal dicocokkan saja jenis beras yang ditanam dengan beras yang dikonsumsi masyarakat Pulau Jawa. Yang saya dengar masyarakat Jawa lebih suka makan beras jenis Ciherang. Tinggal dicocokkan saja di Kalimantan menanam padi jenis Ciherang untuk bisa menopang kebutuhan beras di Pulau Jawa," jelas Mardani.

Mardani pun mengenang ketika era Presiden Soeharto menggulirkan program lahan 1 juta hektare untuk pertanian padi di Pulau Kalimantan. Sayang, program itu justru terbengkalai seiring berakhirnya kepemimpinan Soeharto 20 tahun lalu.

"setelah Soeharto lengser, program lahan sejuta hektare untuk tanam padi itu akhirnya tidak tergarap lagi. Sayangnya saat itu, Kalimantan justru tidak mempersiapkan program tersebut, sehingga akhirnya negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang menyuplai beras untuk kita," ujarnya.

Dia menambahkan, banyak petani Indonesia yang sebenarnya ingin menyuplai beras untuk dalam negeri. Bila perlu justru Indonesia mengeskpor ke negara lain. Kabupaten Tanah Bumbu juga sangat siap menjadi lumbung padi.

"Saat ini petani di Tanah Bumbu hanya mendapatkan pupuk rata-rata tiga empat ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu," demikian Mardani. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya