Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memastikan penolakan atas rencana Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras.
Menurut Ketua Umum Apkasi Mardani Maming, saat ini banyak daerah masih mengalami surplus beras sehingga rencana impor itu justru mengancam perekonomian petani. Pemerintah juga semestinya punya data valid soal stok beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Harus dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan. Apakah benar-benar beras langka, sehingga perlu dilakukan impor dari negara lain," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/1).
Mardani yang juga bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menambahkan, jika stok beras nasional masih mencukupi namun Kemendag justru mengimpor maka kesejahteraan petani akan terganggu. Sebab, impor berdampak pada harga beras di dalam negeri.
"Masuknya beras dari luar ini akan berdampak pada harga jual beras petani kita. Otomatis harga ini akan mengganggu petani kita karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar tersebut," paparnya.
Dia melihat bahwa tidak seharusnya Indonesia mengalami kekurangan beras. Pulau Kalimantan yang secara geografis berdekatan dengan Jawa sejatinya bisa dimanfaatkan menjadi lumbung beras. Persawahan di Pulau Jawa terus berkurang karena kepadatan penduduk yang terus bertambah. Sementara Kalimantan masih memiliki banyak lahan kosong.
"Nah, tinggal dicocokkan saja jenis beras yang ditanam dengan beras yang dikonsumsi masyarakat Pulau Jawa. Yang saya dengar masyarakat Jawa lebih suka makan beras jenis Ciherang. Tinggal dicocokkan saja di Kalimantan menanam padi jenis Ciherang untuk bisa menopang kebutuhan beras di Pulau Jawa," jelas Mardani.
Mardani pun mengenang ketika era Presiden Soeharto menggulirkan program lahan 1 juta hektare untuk pertanian padi di Pulau Kalimantan. Sayang, program itu justru terbengkalai seiring berakhirnya kepemimpinan Soeharto 20 tahun lalu.
"setelah Soeharto lengser, program lahan sejuta hektare untuk tanam padi itu akhirnya tidak tergarap lagi. Sayangnya saat itu, Kalimantan justru tidak mempersiapkan program tersebut, sehingga akhirnya negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang menyuplai beras untuk kita," ujarnya.
Dia menambahkan, banyak petani Indonesia yang sebenarnya ingin menyuplai beras untuk dalam negeri. Bila perlu justru Indonesia mengeskpor ke negara lain. Kabupaten Tanah Bumbu juga sangat siap menjadi lumbung padi.
"Saat ini petani di Tanah Bumbu hanya mendapatkan pupuk rata-rata tiga empat ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu," demikian Mardani.
[wah]
