Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mempertanyakan kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras ketika kondisi pangan nasional saat ini terbilang stabil.
Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras.
"Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (13/1).
Dia mengatakan langkah pemerintah melakukan impor menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya. Beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Tetapi kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran.
"Ada apa di balik semua ini?" ucapnya.
Dikatakan dia, pada tahun 2015 pemerintah melakukan impor beras. Namun saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah memiliki kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.
"Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," katanya.
Selama ini, masih kata Edhy, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi dirinya heran kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
"Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?" kata Edhy lagi.
Lebih jauh Edhy mencermati janji pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu, yang menyebut akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Jokowi bilang lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?. Namun nyatanya, tiga tahun lebih menjabat, janji Jokowi itu tidak kunjung terbukti.
"Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan," demikian Edhy.
[dem]
