Swasembada beras terbukti hanya janji manis Presiden Joko Widodo. Sudah hampir tiga tahun Indonesia impor beras.
"Janji untuk tidak impor beras mulai akhir 2017 ternyata akhir Januari 2018 ini pemerintah akan mengimpor beras 500 ribu ton. Padahal bulan ini hingga Februari merupakan musim panen. Kenapa?" ujar Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskanya, Sabtu (13/1).
Menurut dia swasembada beras yang dijanjikan pemerintahan tidak tercapai karena tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan teknologi pertanian yang memungkinkan untuk meningkat produksi padi nasional.
"Jelas betul Joko Widodo tidak menguasai tentang apa yang diperlukan dan dibangun agar bisa swasembada beras," kata Arief.
Arief melihat kengototan untuk impor beras karena ada mafia impor beras di sekitar kekuasaan pemerintahan. Alasan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena tidak mau ambil resiko kekurangan pasokan menurut Arief tidak tepat. Sebab selama ini harga beras yang dibeli masyarakat di pasar tetap tinggi tetapi tidak disebut karena kurang pasokan.
"Meski sudah impor harga beras mutu rendah yang dibeli masyarakat di pasar tradisional tetap di atas Rp 10 ribu," katanya.
Selain itu menurut dia, alasan Menteri Perdagangan impor beras tidak masuk akal. Sebagai contoh impor 500 ribu ton beras dengan mengunakan harga beras di negara Asia Tenggara lain yang berada di lembah Mekong seperti Thailand yakni 0,33 dolar AS per kg, Myanmar 0,28 dolar AS, dan Kamboja 0,42 dolar AS per kg. Sementara harga rata-rata beras di Indonesia 0,79 dolar AS atau Rp 10.499 per kg. Data ini sebagaimana dirilis FAO.
"Artinya importir beras setelah dikurangi ongkos angkut ke Indonesia bisa untung sebesar Rp 3000 per kg itu sudah termasuk biaya pengiriman dan distribusi di dalam negeri. Nah jika dikalikan 500 ribu ton maka dihasilkan untung 1,5 triliun," beber Arief.
Karena untung besar inilah, menurut dia, Mendag Enggar tidak perlu melapor ke Jokowi untuk impor beras. Sebaliknya, Jokowi tutup kuping, tutup mata tutup mulut, serta tutup hati terhadap janjinya sendiri. Arief lantas mengaitkan sikap Jokowi ini dengan kepentingan Pilpres.
"Patut diduga para mafia impor beras nantinya akan membiayai dana Pilpres 2019 untuk capres Joko Widodo. Janjimu Mas Joko Widodo tidak sesuai hatimu yang tulus dan baik, untuk sejahterakan petani Indonesia," demikian Arief Poyuono.
[dem]
