Berita

Publika

Apresiasi Dan Sindiran Untuk Protes Front Pembela Islam Ke Facebook

SABTU, 13 JANUARI 2018 | 05:45 WIB

HARI Jumat, (12/01/2018), Front Pembela Islam (FPI) protes ke kantor Facebook di Jakarta. Mereka ingin tahu alasan Facebook memblokir akun-akun milik FPI serta akun-akun dakwah lainnya.

Setelah melakukan monitoring, menurut saya sejak dua hari lalu hingga sekarang, aksi FPI ini diberitakan sangat objektif oleh banyak media. FPI harus melihat ini, karena beberapa oknum FPI lebih sering berburuk sangka pada jurnalis dan media.

Lewat medsos, beberapa warganet mengejek, menyindir FPI, utamanya di twitter dan facebook, ya wajar sekali. Inilah hebatnya sistem demokrasi di NKRI tercinta ini, FPI dan warganet bebas bertanggungjawab menyampaikan pendapatnya.


Umumnya sindiran, ejekan warganet pada FPI sifatnya fun dan asyik-asyik aja, tidak sampai memaki-maki apalagi fitnah. Disini beberapa petinggi FPI juga harus membuka mata.

Materi sindiran warganet terhadap FPI diantaranya: Pertama, kenapa FPI tidak demo ke kantor Facebook di Singapura, kan di Jakarta hanya server saja? Kedua, katanya boikot produk yahudi, kenapa masih demo. Ketiga, setelah demo facebook, lalu posting aksi demo di facebook, ha..ha.

Empat makanya postingannya dijaga, stop radikalisme, Indonesia damai. Kelima, kabarnya facebook mau diganti Ontabook. Kelima katanya FPI mau pakai akun medsos lokal, gmn sih, dan lain lain.

Saya pribadi mengapresiasi protes FPI ke Facebook. Memang penjelasan pihak pengusaha media sosial (facebook, twitter, youtube, dll) lewat internet ketika akun kita ditutup seringkali tidak memuaskan. Karenanya wajar FPI memilih mendatangi langsung kantor facebook.

Di banyak negara, utamanya di eropa, adalah hal yang biasa saja jika kantor google, facebook diprotes warga dan pemerintah setempat. Isu dan materi protesnya bahkan lebih sensitif, seperti soal privasi, data perusahaan, isu mata-mata, penjualan data, keamanan negara, pajak, dll.

Di Indonesia, mohon koreksi jika saya salah, sepertinya FPI yang pertama kali melakukannya, maksudnya langsung protes atau demo ke kantor facebook dengan isu yang relatif ringan, dan yang penting aksi ini berjalan damai, ini patut kita apresiasi. Selama ini banyak yang sungkan sama facebook, mungkin minder.

Sebelumnya protes juga pernah dilakukan oleh Lembaga saya, Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) pada 2016, namun tidak langsung ke kantor google. Saat itu kami membuat spanduk raksasa yang ditandatangi warga, mendesak google, yahoo, facebook, twitter, dll agar membayar pajak, kami aksi di jalan raya di seputar bunderan HI, Jakarta pada Minggu, 25 September 2016 dari pukul 06.30 WIB - 09.00 WIB. Sebelum tiga kali kami mendiskusikan isunya, membuat petisi juga pernah kami lakukan untuk menuntut google Cs.

Kembali ke soal FPI protes ke kantor Facebook. Sebelumnya FPI mengatakan akan memboikot facebook dan menggunakan media sosia lokal. Keberanian FPI ini juga jarang dimiliki organisasi lain, meskipun akhirnya FPI hari ini mengakui tetap butuh facebook. Ini sekaligus tantangan bagi media sosial lokal, karena masyarakat tidak mau menggunakan sebuah medsos hanya karena medsos itu buatan anak Indonesia, harus berkualitas.

Terakhir, kepada Pemerintah agar memperlakukan para pengusaha medsos (pemilik facebook, twitter, instagram, youtube, google, dll) dengan wajar dan adil, sama seperti pengusaha-pengusaha bidang lain di Indonesia. Memang namanya media sosial, tapi mereka berbisnis juga. Jangan lupa dorong terus anak banggsa membuat media sosial dan mesin pencari yang keren.

Sekarang, sudah banyak media sosial karya anak Indonesia, tinggal diseleksi mana yang paling potensial dikembangkan. Jika tidak, selamanya kita akan terus menyerahkan data dan uang ke facebook, google dan media sosial lainnya.

Ini beberapa media sosial dan mesin pencari karya anak Indonesia yang bisa kita coba geevv.com, vidio.com, metube.id, mindtalk.com, sebangsa.com, kaskus.com, koncoan.com, oorth.id, infodarianda.com, pramukapos.com, kompasiana.com, dan lain-lain. [***]

Salam Diplomasi,

Depok, Jawa Barat, 12 Januari 2018.

Hariqo Wibawa Satria
Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya