Berita

Hukum

Bar Dan Bakpao

JUMAT, 12 JANUARI 2018 | 20:13 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

FREDRICK Yunadi kena tulah bakpaonya Setya Novanto. Ia mau tak mau harus bayar arogansinya di televisi dengan status tersangka. Padahal masih ditunggu Dahnil Anzhar, Ketum Pemuda Muhammadiyah yang mau dituntutnya di ILC. Kasihan, Fredrick dapat mobil Porsche sekaligus status tersangka.

Repotnya Peradi ada tiga. Ketika Fredrick kena KPK, dua Peradi bahagia, Peradinya Fredrick nangis. Rival Peradi adalah KAI (Kongres Advokat Indonesia), juga ada tiga. Ikadin ada dua, IPHI juga dua. Empat bar lainnya juga belah bambu. Kena kasus tulah bakpao Setnov, tak diketahui siapa yang kudu menghadapi KPK. Barnya tak berdaya.

Bahasa Inggrisnya Peradi ialah Indonesian Bar Association. Rumitnya, begitu Perma mengganti single bar menjadi multi bar tiga tahun lalu, bar tumbuh laksana jamur di musim hujan. Sidang kode etik Fredrick Yunadi pun tak jelas bar yang mana, yaitu namanya Indonesian Bar Association juga. Jika dipecat di satu bar, bisa pindah ke bar yang lain, pemecatan tak berlaku. Yah, bengkak deh bakpao si Fredrick. Kali ini tak bisa diselesaikan di bar rupanya.

Istilah "bar" dalam sejarah lawyer berasal dari kata "bar", tempat bertemu orang-orang hukum sambil minum wine. Ya bar, seperti pada istilah bar dan resto. Kalangan hukum bertemu dengan kolega dan klien di bar untuk membahas kasus hukum. Karena kebiasaan ini, maka organisasi advokat dinamai organisasi bar hingga kini. Yaitu, organisasi dengan perikatan hukum longgar, persekutuan perdata. Satu-satunya badan hukum yang tersisa yang menyebut diri firma.

Sejarah tingkat nasional, 8 organisasi bar mendirikan KAI, tapi Peradi memonopoli legalitas BAS, sampai 3 tahun lalu, BAS diliberisasi oleh Ketua MA Hatta Ali setelah PN Jakarta Pusat memutuskan KAI harus ditutup, sementara Otto diusir dari Kongres Peradi, memulai kelahiran dua Peradi, adiknya.

Ada baiknya para pemimpin Bar berkumpul minum wine di Bar Arcadia milik Putera Sabam Sirait untuk bahas bakpao, imunitas advokat, dan amandemen UU Advokat yang tak kunjung rampung itu, setidaknya untuk menghadang kepunahan imunitas advokat versus obstruction of justice. Sori aku sudah berhenti berwine,  sudah taubatan nasuha. Tapi aku mau ikut. Salam ruat colloem.[***]

*Anggota Komisi Hukum DPR 2004-2009, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU


Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

Beredar Kabar Sekda DKI Jakarta Diganti

Jumat, 08 November 2024 | 15:43

UPDATE

Kemenangan Trump Dongkrak Dolar AS Capai Level Tertinggi dalam Setahun

Kamis, 14 November 2024 | 17:58

Program Transmigrasi Harus Terintegrasi Food Estate

Kamis, 14 November 2024 | 17:57

Mafia Tanah Dago Elos juga Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 14 November 2024 | 17:37

Imbas Kasus Bahlil, Program SKSG UI Harus Diaudit

Kamis, 14 November 2024 | 17:32

Integritas Bahlil

Kamis, 14 November 2024 | 17:22

Kader Golkar Geram Beredar Berita Bohong Putusan PTUN Jakarta

Kamis, 14 November 2024 | 17:13

Ini Kunci Sukses Gregoria Tundukkan Ratchanok di Japan Masters 2024

Kamis, 14 November 2024 | 17:10

Taj Mahal dan Kuil Emas India Tertutup Kabut Asap Beracun

Kamis, 14 November 2024 | 16:55

KPK Sita Rumah Milik Wadirut PT Totalindo Eka Persada Salomo Sihombing

Kamis, 14 November 2024 | 16:52

Komisi I DPR Sebut Ancaman Medsos Jadi Tugas Wantannas

Kamis, 14 November 2024 | 16:41

Selengkapnya