Berita

Foto/Net

Politik

Jangan Kehilangan Momentum 2018

SELASA, 09 JANUARI 2018 | 06:49 WIB | OLEH: DRADJAD H WIBOWO

PADA tahun 2018 ini saya berharap Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi.

Momentum ini muncul setidaknya karena dua faktor. Pertama, perekonomian global sedang menguat. Kedua, adanya 171 pilkada serentak yang berpotensi menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah.

Mari kita lihat dari sisi global. Kita tahu akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan di tempat. Pada tahun 2014 hanya 5,01 persen, turun ke 4,88 persen pada 2015, lalu kembali ke 5,02 persen pada 2016. Tahun 2017, pertumbuhan terlihat tetap stagnan sekitar 5,00 hingga 5,05 persen.


Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena ekonomi dunia sebenarnya sedang sangat positif. Zona Euro yang selama ini 'sakit' misalnya, pada tahun 2017 tumbuh 2,6 persen yoy, tertinggi sejak Q1/2011. Purchasing Managers Index (PMI) Zona Euro mencapai 60,6, atau tertinggi sejak adanya PMI mulai Juni 1997.

Negara tetangga seperti Singapura tumbuh melejit ke 3,5 persen, atau hampir dua kali lipat dari perkiraan awal tahun! Bahkan pada kuartal 3/2017 ekonomi Singapura tumbuh 5,2 persen!

Jarang-jarang Singapura bisa seperti ini. Perkiraan pertumbuhan global juga terus direvisi ke atas, terakhir sekitar 3,2 persen.

Tren perdagangan global sedang sangat positif. Ini terlihat dari the Baltic Dry Index yang melonjak dari 900 pada awal 2017 menjadi 1400 pada akhir 2017.

Harga komoditi juga naik pesat. Bloomberg Commodity Spot Index (BCOMSP) saat ini berada pada level 358,4, tertinggi sejak 2016. BCOMSP adalah Indeks harga spot dari komoditas dunia. Selama 2017 BCOMSP naik 7,43 persen.

Bagi Indonesia, BCOMSP merupakan indikator penting. Karena, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekspor dan harga komoditas.

Oleh sebab itu, jika harga komoditas tumbuh di atas 7 persen, namun ekonomi hanya tumbuh 5 persen, berarti di domestik ada yang salah.

Di pasar keuangan, kondisinya pun sangat positif. Indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International) -sebuah indeks pertumbuhan pasar modal dunia- melejit rata-rata 22 persen di 47 negara selama tahun 2017.

Dow Jones Industrial Average menembus 25000. Pasar modal mulai dari London hingga Tokyo ikut pecah rekor. Undang-undang pajak yang baru dari Donald Trump ikut memberi sentimen positif bagi pelaku pasar modal.

Singkatnya, ekonomi global sedang menguat. Mayoritas pelaku dan analis pasar dunia juga cenderung optimistis melihat 2018. Memang ada risiko seperti tingkat dan tren utang China, kebijakan proteksionis Trump dan Brexit. Tapi secara umum, ekspektasi dunia sedang positif.

Di sisi domestik, pada tahun 2018 akan ada 171 Pilkada serentak. Memang ada risiko politik di sini. Namun saya melihat Pilkada lebih bernilai positif bagi perekonomian. Kenapa? Karena belanja KPU dan calon Kepala Daerah bisa menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah.

Saat ini proporsi konsumsi rumah tangga adalah sekitar 55 hingga 56 persen PDB. Hitungan kasar saya, belanja pilkada bisa menyumbang tambahan pertumbuhan konsumsi sekitar 0,2 hingga 0,3 persen.

Ini jika efek multipliernya tidak dihitung, yang mungkin cukup besar karena yang naik adalah konsumsi di daerah.

Dengan dua faktor di atas, seharusnya Indonesia bisa mendobrak stagnansi pertumbuhan pada tahun 2018. Target 5,4 persen semestinya bisa relatif mudah dicapai.

Jika ingin lari lebih kencang, memang pemerintah perlu membenahi faktor domestik yang membuat kita kehilangan momentum tahun 2017. Contohnya antara lain kebijakan populis anti-bisnis dari beberapa beberapa kementerian serta kelemahan implementasi kebijakan ekspor dan investasi. [***]

Penulis merupakan Ekonom yang juga Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya