Berita

Foto/Net

Blitz

Tahun Politik, Jokowi Ingatkan Menteri Tetap Fokus Bekerja

Kemiskinan & Kesenjangan Masih Tinggi
KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 11:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jokowi mewanti-wanti para menterinya untuk tetap fokus kerja di tahun politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengingatkan angka masalah kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi.
 
Kemarin, Jokowi menggelar sidang Kabinet Paripurna per­dana tahun ini di Istana Negara, Jakarta. Topiknya, membahas soal program dan kegiatan untuk tahun 2018. Jokowi berharap, ta­hun politik tidak mempengaruhi kinerja kabinet. Para menteri dan kepala lembaga negara tetap fokus kerja.

"Walaupun tahun 2018 tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja. Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan," pesan Jokowi.


Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Septem­ber 2017. Hasilnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka ini turun sekitar 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017, yakni sebanyak 27,77 juta orang. Juga berkurang dibanding September 2015 di angka 11,13 persen dan 10,70 persen pada September 2016.

Walaupun sudah turun, namun Jokowi menekankan, angka kemiskinan tersebut masih tinggi.

"Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok, harus terus dikendalikan," pintanya.

Jokowi menginstruksikan agar program beras kesejahteraan dan program pangan non-tunai segera didistribusikan pada awal tahun. Dia juga menekankan distribusi beras harus tepat sasaran.

Jokowi menyampaikan terima kasih atas kerja keras selu­ruh menteri dan kepala lem­baga negara selama tahun 2017. Menurutnya, kinerja tahun lalu mendapatkan hasil positif dari dunia internasional. Sejumlah lembaga percaya dengan upaya pemerintah memberikan kemu­dahan perizinan usaha.

Selain itu, lanjut Jokowi, se­lama tahun 2017, pemerintah berhasil menghadapi goncangan eksternal di bidang ekonomi secara konsisten dan stabil.

Tingkatkan Koordinasi


Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meminta, antar kementerian di bidang perekonomian meningkatkan koordinasi untuk mencapai target yang diberikan Presiden.

"Saya melihat masalah (di kabinet) masalah koordinasi yang belum terjalin dengan baik sehingga kementerian kusulitan merealisasikan target-target yang ditugaskan presiden," kata Aviliani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk masalah politik, dia melihat, sejauh ini anggota Kabinet Kerja masih fokus bekerja. Menteri asal parpol juga masih komit menjalankan amanah yang diberikan Presi­den. Mereka masih bisa mem­bagi waktunya antara kegiatan politik dengan tugasnya sebagai menteri.

Saat ditanya mengenai po­tensi menteri asal parpol sibuk berpolitik, Aviliani menjawab, persoalan kinerja harus dilihat secara objektif. Menurutnya, Presiden bisa menilai kinerja para pembantunya karena memiliki laporan evaluasi dan realisasi kinerja.

Aviliani berharap, Kabinet Kerja tidak kehilangan fokus di tahun politik. Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan merealisasi­kan pembangunan di daerah terpencil.

"Kalau pembangunan infrastruktur terus dilakukan, oto­matis ekonomi di daerah akan ikut bergerak. Nanti akan ada efek berantai yang menggerakan ekonomi kerakyatan," pungkas Aviliani. ***

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya