Berita

Agus Gumiwang Kartasasmita/Net

Politik

Kedekatan AGK Dengan JK Bakal Jadi Kendala

RABU, 03 JANUARI 2018 | 12:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Legislator Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita disangsikan bakal mendapat sinyal dari Istana untuk menjadi ketua DPR. Sebab, kedekatan Agus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjadi titik lemah di mata Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Jokowi -panggilan akrab Presiden Joko Widodo- bisa merasa tak nyaman jika figur yang dekat dengan JK memimpin DPR. Terlebih, parlemen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan strategis usulan pemerintah.

“Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).


Analis politik yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ipang itu memprediksi Jokowi dan JK akan memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada 2019. Sebab, bisa saja JK akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi.

"Kepentingannya akan berbeda soal capres. JK belum tentu mendukunt Jokowi. Kita tahu bahwa kedekatan Agus Gumiwang dengan JK," ulasnya.

Pangi menambahkan, untuk pengisian kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Golkar. Namub, lanjutnya, riil politik tentu tak akan menafikkan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

"Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR," tegasnya.

Karena itu Syarwi memprediksi Jokowi pasti akan berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannyan pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Novanto pasti atas restu Jokowi.

"Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat," pungkasnya.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya